Disbun Kutim Dorong Percepatan ISPO, Lindungi Harga TBS Petani Swadaya
- account_circle Redaksi
- calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Disbun Kutim) terus menggenjot sosialisasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun swadaya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi pemberlakuan wajib (mandatori) ISPO pada tahun 2029, sekaligus melindungi petani dari anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS).
Penelaah Teknik Kebijakan Disbun Kutim, Nurul Aliah, menjelaskan bahwa pasar kelapa sawit global kini menuntut standar keberlanjutan yang ketat. Pembeli (buyer) cenderung memberikan harga lebih rendah atau “harga diskon” kepada petani yang belum memiliki sertifikasi.
“Itu harganya yang diminta oleh buyer. Jadi pembeli-pembeli itu dia minta setiap dia ngikuti harga itu apabila mereka punya sertifikat ISPO dan RSPO,” ujar Nurul, Selasa (25/11/2025)
Disbun Kutim menargetkan agar kesenjangan harga antara petani plasma dan petani swadaya dapat diminimalisir. Pihaknya tidak ingin hasil panen petani swadaya dihargai murah hanya karena masalah administrasi sertifikasi, padahal kualitas buah yang dihasilkan kompetitif.
“Jadi pekebun kami mengharapkan itu pekebun swadaya kami kita dibeli juga TBS-nya. Jangan dibeli tapi dengan harga murah,” tegas Nurul.
Terkait tenggat waktu, Nurul mengingatkan bahwa aturan mandatori sertifikasi ini akan segera berlaku menyeluruh. Jika perusahaan besar ditargetkan rampung pada 2025, maka petani rakyat memiliki waktu sedikit lebih panjang namun harus dipersiapkan sejak dini.
“Perkebunan swadaya itu saat kita kan mandatori untuk pelaku usaha itu 2025, nah kalau untuk perkebunan swadaya sekitar 2029 mereka sudah harus mandatori ISPO juga sebenarnya,” jelasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Disbun Kutim aktif turun ke desa-desa melibatkan kelompok tani. Sosialisasi dilakukan secara intensif untuk memberikan pemahaman bahwa sertifikasi bukan sekadar dokumen, melainkan kunci akses pasar.
“Kalau yang disosialisasi kami pernah ke kantor desa, biasanya kami bawa tuh kelompok kami dengan pekebunnya. Kalimatnya gini, kadang-kadang kami percepatan ISPO,” pungkas Nurul.(Adv/Kominfo)
- Penulis: Redaksi
