DPRD Kutim Dorong Anggaran Perubahan untuk Genjot 85 Destinasi Wisata Kaliurang-Karangan
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur mendesak percepatan dan penguatan pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Kaliurang dan Karangan yang secara total memiliki 85 destinasi unggulan. Fokus utama penyorotan DPRD adalah peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata melalui alokasi anggaran pada APBD Perubahan.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, dr Novel Tyty Paembonan, menekankan bahwa potensi wisata alam, budaya, dan sejarah di dua kecamatan tersebut sangat luar biasa, namun terkendala infrastruktur
“Prioritas utama meliputi perbaikan akses jalan, ketersediaan listrik, dan air bersih. Infrastruktur pendukung masih perlu peningkatan signifikan untuk mengoptimalkan potensi ini,” ujar Novel (16/11/2025).
Novel mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) wisata di setiap desa berpotensi. Hal ini bertujuan agar manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. “Pengembangan wisata harus memberikan dampak langsung bagi warga sekitar. Kami akan mengawal pelatihan dan pemberdayaan agar masyarakat mampu menjadi pengelola destinasi yang profesional,” tambahnya.
Politisi ini mengapresiasi pelatihan bagi 200 pelaku wisata yang telah dilakukan Dinas Pariwisata. Namun, ia meminta agar penyusunan paket wisata lebih berpihak pada pelaku usaha lokal, bukan didominasi oleh travel agent dari luar daerah.
Langkah strategis berikutnya yang didorong Novel mencakup promosi digital dan penyusunan kalender event tahunan yang terstruktur. “Kutai Timur memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan Kalimantan Timur. DPRD siap mendukung melalui kebijakan dan penganggaran,” tegasnya.
Dengan pendekatan komprehensif ini, DPRD berharap potensi 85 destinasi wisata di Kaliurang dan Karangan dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah yang berkelanjutan, berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur yang memadai. (ADV)
- Penulis: Redaksi
