Breaking News
light_mode
Beranda » Kominfo Kutim » Kelompok Tani di Kutim Terima Dana Karbon hingga Rp305 Juta, Disbun Tegaskan Fokus Konservasi

Kelompok Tani di Kutim Terima Dana Karbon hingga Rp305 Juta, Disbun Tegaskan Fokus Konservasi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur –  Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mengawal penyaluran dan pemanfaatan Dana Karbon (Carbon Fund) yang bersumber dari Bank Dunia. Dana ini disalurkan kepada desa dan kelompok tani sebagai insentif atas upaya penurunan emisi dan pelestarian lingkungan di area perkebunan.

Penelaah Teknik Kebijakan Disbun Kutim, Nurul Aliah, mengungkapkan bahwa besaran dana yang diterima bervariasi tergantung luasan area konservasi atau lahan resapan yang dikelola.

“Mereka baru dapat DP 20 persen. Rp305 juta dalam satu termin. Tapi itu yang Rp305 juta itu yang lahan resapannya di atas 500 hektare. Kalau di bawah itu hanya Rp100 juta, bahkan ada yang Rp50 sampai Rp80 juta,” ujar Nurul, Selasa (25/11/2025)

Nurul menekankan bahwa penggunaan dana ini diawasi ketat. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk operasional perlindungan lahan, seperti patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), bukan untuk pembelian aset pribadi yang tidak relevan dengan medan perkebunan.

“Kemarin dia mau minta transport buat kelompok tani untuk patroli kebun supaya tidak ada kebakaran. Kalau bentuknya motor trail, masih bisa. Tapi kalau yang diminta motor matic (Mio) itu kan enggak mungkin, itu di-blacklist,” tegasnya.

Selain patroli api, dana tersebut juga diarahkan untuk pemulihan ekosistem, seperti di area Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Salah satu program yang didorong adalah rehabilitasi area sungai yang melintasi kebun.

“Kemarin itu ada pengayaan bibit untuk sempadan sungai. Habis itu kami sosialisasi dengan masyarakat tentang ini,” tambah Nurul.

Disbun Kutim berharap dana ini memotivasi pekebun, baik perusahaan maupun swadaya, untuk tetap menyisihkan lahan konservasi di tengah aktivitas ekonomi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, habitat satwa, dan cadangan air.

“Jadi lahan resapan itu ada sisi untuk spesies, ada sisi untuk ekosistem. Ada sisi untuk jasa lingkungan air dan sisi untuk sosial budayanya,” pungkas Nurul.(Adv/Kominfo)

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • WFH Mulai Berlaku di Kutim, ASN Administrasi Bisa dari Rumah, Layanan Teknis Tetap Standby

    WFH Mulai Berlaku di Kutim, ASN Administrasi Bisa dari Rumah, Layanan Teknis Tetap Standby

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mematangkan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan diberlakukan dalam waktu dekat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja ASN di daerah, sekaligus mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar minyak […]

  • Gedung Baru Kejari Kutim Berdiri di Atas Lahan 2,4 Hektare, Anggaran Capai Rp131,5 Miliar

    Gedung Baru Kejari Kutim Berdiri di Atas Lahan 2,4 Hektare, Anggaran Capai Rp131,5 Miliar

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Gedung baru Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur akhirnya resmi berdiri megah di atas lahan seluas 2,4 hektare di Jalan AW Syahranie, Kecamatan Sangatta Utara. Pembangunan kawasan tersebut menelan total anggaran sebesar Rp131,5 miliar yang bersumber dari APBD Kutai Timur. Peresmian gedung baru ini dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan […]

  • Kadis P3A Kutim Peringatkan Anggaran 2026 “Gelap Gulita”, OPD Diminta Tetap Prioritaskan PUG

    Kadis P3A Kutim Peringatkan Anggaran 2026 “Gelap Gulita”, OPD Diminta Tetap Prioritaskan PUG

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Kholid, menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 diprediksi menjadi tahun yang cukup berat bagi seluruh instansi pemerintah daerah. Dalam FGD PUG di Sangatta, ia menyebut kondisi anggaran diperkirakan “gelap gulita” dan penuh ketidakpastian. Meski demikian, Idham meminta agar seluruh OPD tetap memasukkan unsur anggaran responsif gender dalam program […]

  • Bimtek Juru Pungut Pajak Bapenda Kutim Didukung DPRD

    Bimtek Juru Pungut Pajak Bapenda Kutim Didukung DPRD

    • calendar_month Minggu, 10 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Sangatta – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi juru pungut pajak yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur mendapatkan dukungan penuh dari anggota DPRD Kutai Timur, Baya Sargius, S.Sos. Anggota DPRD dari Komisi A ini mengapresiasi langkah Bapenda yang dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pajak daerah. Menurutnya, Bimtek […]

  • Masyarakat Kutim Menggugat, Desak Evaluasi Pejabat, Bupati Janji Tindaklanjuti

    Masyarakat Kutim Menggugat, Desak Evaluasi Pejabat, Bupati Janji Tindaklanjuti

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Suara massa menggema di halaman Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Selasa (28/10/2025) sore. Ratusan warga yang tergabung dalam Seruan Aksi Masyarakat Kutim Menggugat menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah menepati janji-janji pembangunan yang selama ini dinilai tidak kunjung direalisasikan. Koordinator Lapangan aksi, Arsil, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan bentuk […]

  • Ketua DPRD Kutim: Wajib Pajak Adalah Urat Nadi Pembangunan Daerah

    Ketua DPRD Kutim: Wajib Pajak Adalah Urat Nadi Pembangunan Daerah

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah menunaikan kewajibannya dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kontribusi pajak memiliki peran vital sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang menopang pertumbuhan ekonomi. “Wajib pajak ini adalah urat nadi dan jantung hati dari pembangunan ekonomi kita,” ujar Jimmi, Jumat […]

expand_less