Ketua DPRD Kutim Prihatin DBH Mengendap di Pusat, Disaat Kutim Gencar Membangun Infastuktur
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim ) Jimmi St menyatakan prihatin dengan penyaluran dana bagi hasil (DBH) Kutim yang masih tersendat di pusat. Padahal, DBH ini merupakan sumber pandapatan Kutim paling besar.
“Seperti tahun ini, dari Rp1,2 triliun DBH tertahan di Pusat. Yang ditransfer dari pusat baru Rp60 miliar,” katanya saat di wawancara belum lama ini.
Dikatakan, dengan transferan dari pusat hanya Rp60 miliar, sangat dirasakan sebagai ketidak adilan. Untuk itu, pihaknya ingin terus membangun untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Kutim ini serius membangun, terutama infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat, meskipun biayanya sangat besar, sementara dannya tertahan di pusat.
“Jika pemerintah pusat tidak menyerahkan dananya, maka seharusnya pemerintah pusat sekalian yang biayai pembangunan jalan. Tapi kenyataan,yang mereka lakukan juga hanya perbaikan jalan poros. Itupun perbaikan tidak sampai ke kecamatan,” jelasnya.
Ditanya cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jimmi mengatakan yang bisa dikembangkan tidak banyak, karena terbatanya kewenngan daerah. Sebab kewengan hanya di PBB, pajak kendaraan bermotor, sementara retribusi, seperti parkir sangat kecil.
Galian C, juga sebenarnya potensial. Namun ini terintegrasi semua. Hanya saja perizinannya ada di provinsi dan pusat. Jadi terganjal di izin. Sebab dari 19 komponen izin, hanya Amdal yang ada di daerah. Karena itu, potensi PAD hingga kini hanya dibawah Rp500 miliar.
Termasuk Kobeksindo, yang semula diharpkan akan memberikan banyak PAD, ternyata sangat minim. Padahal, Kobexindo selain memproduksi cemen, juga jual batu merah. “Apasih yang diberikan Kobeksindo pada Kutim ?,” tutupnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12
