Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Masyarakat Adat Kutim Ikuti Sosialisasi PPMHA

Masyarakat Adat Kutim Ikuti Sosialisasi PPMHA

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 15 Nov 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

www.kaltim12.com/, Sangatta – Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) berpijak jelas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang PPMHA itu sendiri.

Dengan itulah kedepannya panitia PPMHA Kabupaten Kutai Timur dapat lebih maksimal melakukan pendampingan dan meningkatkan peran serta fungsi dari Camat, Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat Desa, melalui kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes).

Sekretaris DPMDes Kutim Abdul Muluk menerangkan hal itu sejalan pula dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal18 ayat 2, yang menegaskan jika negara mengakui dan menghargai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional, serta kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

“Kita bersyukur dimana DPMD Provinsi Kaltim menempatkan Kutim sebagai salah-satu lokus pelaksanaan sosialiasi PPMHA. Terlebih daerah ini memiliki kelompok masyarakat adat yang mempertahankan adat budaya serta kearifan lokalnya. Seperti masyarakat adat Wehea dan Modang,” terang Sekretaris DPMDes Kutim pada Selasa (15/11/2022) di Hotel Royal Victoria.

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD Provinsi Kaltim Noor Fathoni menyebutkan, berdasarkan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Disebutkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kaltim merupakan cerminan kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi.

“Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu Kabupaten yang telah memiliki susunan kepanitiaan masyarakat hukum adat. Terbentuknya panitia ini merupakan salah-satu syarat, bagi pemerintah kabupaten untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat,” terangnya disela-sela acara sosialisasi PPMHA. (ADV-KOMINFO/Ran/War)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Faizal Rachman: Kutim Jangan Terlalu Bergantung pada Dana Pusat

    Faizal Rachman: Kutim Jangan Terlalu Bergantung pada Dana Pusat

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah agar tidak selalu bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menilai, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim menunjukkan tren peningkatan, masih banyak potensi ekonomi lokal yang belum dikelola secara maksimal. Menurut Faizal, […]

  • DLH Kutim Dorong Optimalisasi TPA Mini Landfill dan Pemilahan Sampah di Bengalon

    DLH Kutim Dorong Optimalisasi TPA Mini Landfill dan Pemilahan Sampah di Bengalon

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    BENGALON – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mendorong peningkatan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, melalui optimalisasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mini Landfill dan penguatan edukasi pemilahan sampah dari sumbernya. Upaya tersebut dilakukan setelah DLH melaksanakan verifikasi lapangan terhadap kondisi pengelolaan sampah di kawasan 14 Ribu, Bengalon. Hasil verifikasi kemudian disampaikan kepada pemerintah […]

  • Cegah COVID-19 – Masyarakat Kutim Gencar Dapatkan Booster

    Cegah COVID-19 – Masyarakat Kutim Gencar Dapatkan Booster

    • calendar_month Jumat, 18 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur gencar melaksanakan vaksinasi booster dosis 3 bagi masyarakat, sebagai upaya mencegah penularan lebih luas terhadap COVID-19, khususnya varian baru XBB. Terlebih kesadaran masyarakat terhadap pentingnya booster menjadikan antuasiasme yang berlipat. Kepala Dinas Kesehatan dr Bahrani Hasanal menerangkan sangking antusiasnya masyarakat, 3.000 dosis vaksin booster yang diberikan oleh Kementerian […]

  • Proyeksi APBD Kutim 2026 Hanya Rp4,8 Triliun, TPP Pegawai Terancam Turun Drastis

    Proyeksi APBD Kutim 2026 Hanya Rp4,8 Triliun, TPP Pegawai Terancam Turun Drastis

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    KUTAI TIMUR –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Aldriansyah, mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim untuk tahun anggaran 2026 diproyeksikan hanya mencapai Rp4,8 triliun lebih. Proyeksi angka ini menjadi perhatian serius mengingat adanya potensi dampak signifikan terhadap sejumlah program, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi seluruh pegawai, Kamis […]

  • Temukan Data ‘Error’, Bupati Kutim Instruksikan Verifikasi Ulang Angka Putus Sekolah

    Temukan Data ‘Error’, Bupati Kutim Instruksikan Verifikasi Ulang Angka Putus Sekolah

    • calendar_month Jumat, 21 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, memberikan sorotan tajam terkait akurasi data kependudukan, khususnya menyangkut angka anak putus sekolah di wilayahnya. Dalam arahannya baru-baru ini, Bupati meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera melakukan verifikasi ulang data di lapangan secara menyeluruh. Instruksi tegas ini keluar setelah […]

  • Paripurna Nota Penjelasan Pemkab Kutim Terhadap APBD-P Ditunda, Ini Penjelasan Wakil Bupati

    Paripurna Nota Penjelasan Pemkab Kutim Terhadap APBD-P Ditunda, Ini Penjelasan Wakil Bupati

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Rapat Paripurna penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 batal dilaksanakan hingga waktu yang belum ditentukan. Agenda yang sejatinya digelar pada Senin (28/9/2026) malam tersebut urung terlaksana diduga kuat karena belum siapnya dokumen materi paripurna. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, yang hadir mewakili […]

expand_less