Jimmi Soroti Dugaan Pungutan Berkedok LSM dalam Perekrutan Tenaga Kerja di Kutim
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Praktik dugaan pungutan oleh oknum yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses perekrutan tenaga kerja menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi. Ia meminta masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan pihak yang meminta sejumlah uang dengan iming-iming membantu mendapatkan pekerjaan.
Hal tersebut disampaikan Jimmi saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di RT 24 Singa Gembara, Sabtu malam (14/11/2026). Menurutnya, kondisi sulitnya memperoleh pekerjaan kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Jimmi menilai, keberadaan LSM seharusnya berfungsi mengawasi dan memastikan proses perekrutan tenaga kerja berjalan adil, khususnya bagi masyarakat lokal. Bukan justru menjadi perantara yang membebani pencari kerja dengan pungutan.
“Jadi, kita tidak mau ada oknum yang memanfaatkan kesulitan masyarakat ketika membutuhkan pekerjaan. Peluangnya ada, tetapi justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi,” tegas Jimmi.
Ia mengungkapkan, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merugikan masyarakat. Terlebih, pencari kerja bisa mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah, tetapi belum tentu memperoleh pekerjaan dalam jangka panjang.
Menurutnya, masyarakat yang menemukan dugaan praktik tersebut dapat menyampaikan laporan agar DPRD bersama instansi terkait menindaklanjutinya melalui pemanggilan perusahaan.
“Kalau memang ada seperti itu, segera laporkan ke kami. Nanti melalui dinas, kami panggil perusahaannya. Jangan sampai proses perekrutan justru disetir oleh LSM,” ujarnya.
Jimmi juga mengingatkan bahwa LSM memiliki perizinan yang berada dalam kewenangan Kesbangpol. Apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya dapat berkoordinasi dengan instansi tersebut untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan lembaga.
“Kalau dia ada melanggar, kami perintahkan Kesbangpol untuk mencabut izinnya. LSM tidak boleh mengatasnamakan lembaga untuk memperdagangkan manusia,” pungkasnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12
