Jimmi Tegaskan Perusahaan Wajib Prioritaskan 80 Persen Tenaga Kerja Lokal Non-Skill
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Kesempatan kerja bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan perusahaan memiliki kewajiban memprioritaskan 80 persen tenaga kerja lokal untuk kategori non-skill atau pekerja tanpa keahlian khusus.
Penegasan tersebut disampaikan Jimmi saat kegiatan reses di RT 24 Singa Gembara,Sabtu malam (14/11/2026). Pernyataan itu sekaligus menjawab keluhan masyarakat mengenai sulitnya warga lokal mendapatkan pekerjaan, sementara tenaga kerja dari luar daerah masih ditemukan masuk ke sejumlah perusahaan.
Jimmi menjelaskan, ketentuan prioritas tenaga kerja lokal telah menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah daerah dengan pelaku usaha, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan.
“Di dalam kerja kita itu 80 persen wajib diprioritaskan untuk orang lokal, khususnya yang non-skill. Jangan dulu mengambil tenaga kerja dari luar kalau masih ada tenaga kerja dari sini,” tegas Jimmi.
Menurutnya, persoalan keterampilan tidak seharusnya menjadi alasan perusahaan mengabaikan calon pekerja lokal. Perusahaan justru memiliki tanggung jawab memberikan pembinaan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kompetensi di dunia industri.
Ia menyebut, peningkatan kemampuan dapat dilakukan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), termasuk sertifikasi yang berlaku secara nasional sesuai bidang pekerjaan.
“Kalaupun membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, perusahaan harus mengupayakan bimbingan melalui BLK. Jadi, masyarakat kita juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan,” jelasnya.
Jimmi berharap perusahaan menjalankan komitmen tersebut secara konsisten. Terlebih, Kutim masih memiliki potensi sumber daya alam dan investasi di sektor pertambangan maupun perkebunan yang seharusnya turut membuka peluang bagi masyarakat setempat.
Ia menegaskan, keberadaan investasi di daerah harus memberikan manfaat nyata, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan yang telah disepakati.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12
