Belajar dari Sumatra, Koperasi di Kutim Berpeluang Bangun Pabrik Sawit CPO
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Minggu, 6 Sep 2026
- print Cetak
Foto : Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong koperasi daerah untuk mengambil langkah berani dengan membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) secara mandiri. Langkah ini dinilai menjadi solusi strategis untuk mengakhiri ketergantungan petani sawit lokal terhadap perusahaan besar yang kerap mempermainkan harga Tandan Buah Segar (TBS).
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, mengungkapkan bahwa peluang tersebut sangat terbuka lebar. Pasalnya gagasan ini mengemuka setelah Dinas Koperasi Kutai Timur melakukan studi banding ke Pulau Sumatra beberapa waktu lalu. Di sana, sebuah koperasi terbukti berhasil mendirikan dan mengelola pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri dengan menghimpun para petani sawit mandiri.
“Kepala Dinas Koperasi sudah melakukan studi banding ke Sumatra. Di sana ada koperasi yang murni memiliki pabrik CPO sendiri. Padahal, koperasi tersebut hanya menghimpun masyarakat dengan total luas lahan sekitar 1.400 hektare, tetapi mereka sudah mampu membangun pabrik,” ujar Mahyunadi belum lama ini
Lebih lanjut, Menurutnya, keberhasilan model pengelolaan di Sumatra menunjukkan bahwa kemandirian industri sawit berbasis masyarakat sangat mungkin diterapkan di Kutai Timur. Dengan memiliki pabrik sendiri, posisi tawar petani akan semakin kuat sehingga monopoli maupun permainan harga sepihak oleh pabrik swasta dapat dicegah.
Pasalnya menurut Mahyunadi selama ini, ketimpangan harga TBS masih menjadi keluhan utama para petani mandiri di Kutim. Walaupun pemerintah daerah telah menetapkan standar harga resmi, beberapa perusahaan perkebunan besar kerap mengabaikan acuan tersebut dengan beragam alasan teknis.
Kehadiran pabrik CPO milik koperasi diyakini dapat memutus rantai persoalan tersebut. Koperasi dapat bertindak sebagai wadah resmi yang menjamin penyerapan hasil panen warga secara adil.
“Jika koperasi punya pabrik CPO, permainan harga itu tidak akan terjadi lagi. Koperasi bisa menjadi jaminan dan langsung membuat perjanjian kerja sama terkait pembelian TBS dengan masyarakat. Artinya, masyarakat lokal mendapat andil langsung dalam rantai hilirisasi sawit,” pungkasnya (Fhany/ADV/*)
- Penulis: Redaksi Kaltim12
