Breaking News
light_mode
Beranda » Kominfo Kutim » Kadis P3A Kutim Peringatkan Anggaran 2026 “Gelap Gulita”, OPD Diminta Tetap Prioritaskan PUG

Kadis P3A Kutim Peringatkan Anggaran 2026 “Gelap Gulita”, OPD Diminta Tetap Prioritaskan PUG

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Kholid, menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 diprediksi menjadi tahun yang cukup berat bagi seluruh instansi pemerintah daerah. Dalam FGD PUG di Sangatta, ia menyebut kondisi anggaran diperkirakan “gelap gulita” dan penuh ketidakpastian.

Meski demikian, Idham meminta agar seluruh OPD tetap memasukkan unsur anggaran responsif gender dalam program mereka. “Bukan besar kecil anggarannya yang penting, tetapi keadilannya. Bagaimana anggaran itu memberikan manfaat kepada semua kalangan,” ucapnya saat membuga FGD di hotel royal victori, Rabu (19/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi PUG sangat bergantung pada kolaborasi tiga unsur utama Bappeda sebagai lembaga perencanaan, Inspektorat sebagai lembaga pengawas, dan BPKAD sebagai pengelola anggaran. Jika ketiganya solid, maka penerapan PUG akan lebih kuat.

Idham mengingatkan bahwa mulai tahun 2025 sudah terdapat sanksi administratif bagi OPD yang tidak mengalokasikan anggaran responsif gender sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2024. “Walaupun bukan pidana, tetapi sanksi administratif tetap harus diperhatikan,” katanya.

Menurutnya, penganggaran yang tidak memasukkan perspektif gender mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap pembangunan inklusif. Ia meminta OPD tidak menunda lagi penyelarasan program. “Kalau tidak dimulai sekarang, tahun 2026 bisa semakin berat,” katanya.

Idham juga mengingatkan bahwa OPD tidak boleh sekadar menyusun program tanpa analisis kebutuhan lapangan. “Kalau kegiatan tidak responsif gender, Inspektorat bisa memberi catatan kepada kepala dinas. Ini bukan sekadar aturan, tetapi amanah,” tegasnya.

Ia berharap FGD ini menjadi titik awal perubahan pola pikir dalam perencanaan anggaran. “Kita ingin memastikan bahwa meski anggaran menantang, semangat keadilan gender tetap menjadi prioritas,” tutupnya.(Adv/Kominfo).

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kutim Peringkat 9 Ketimpangan Gender di Kaltim, Akses Perempuan ke Jabatan Strategis Disorot

    Kutim Peringkat 9 Ketimpangan Gender di Kaltim, Akses Perempuan ke Jabatan Strategis Disorot

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih bergulat dengan masalah serius terkait ketimpangan gender. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Kholid, daerah ini berada di peringkat ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur berdasarkan indeks ketimpangan gender. Idham menyoroti disparitas signifikan yang masih terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari […]

  • Mahyunadi Tegaskan: Peningkatan Kasus HIV/AIDS di Kutim Bukan Lonjakan, Tapi Hasil Pendataan Masif

    Mahyunadi Tegaskan: Peningkatan Kasus HIV/AIDS di Kutim Bukan Lonjakan, Tapi Hasil Pendataan Masif

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan penjelasan resmi terkait munculnya laporan peningkatan kasus HIV/AIDS di tahun 2025. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa kenaikan angka tersebut bukan karena adanya penularan baru, melainkan hasil dari proses pendataan dan pelacakan yang kini dilakukan lebih masif oleh tim kesehatan di lapangan. “Kita sekarang semakin aktif […]

  • Kawal Rencana Kerja 2025, Akbar Tanjung Tekankan Pentingnya Kehadiran OPD saat Paripurna

    Kawal Rencana Kerja 2025, Akbar Tanjung Tekankan Pentingnya Kehadiran OPD saat Paripurna

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Akbar Tanjung, memberikan atensi khusus terhadap dinamika rapat paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangannya, kehadiran fisik para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam forum resmi dewan merupakan hal yang […]

  • Alih Fungsi Lahan Masif, Benua Baru “Impor” Pangan dari Samarinda

    Alih Fungsi Lahan Masif, Benua Baru “Impor” Pangan dari Samarinda

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketahanan pangan di Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal, menghadapi tantangan serius akibat masifnya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan kelapa sawit. Fenomena ini membuat wilayah yang memiliki potensi lahan luas tersebut justru bergantung pada pasokan luar daerah untuk kebutuhan pokok. Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, mengungkapkan kekhawatirannya terkait degradasi […]

  • Anggota DPRD Kutim Kari Palimbong Gelar Reses di Dapil 1

    Anggota DPRD Kutim Kari Palimbong Gelar Reses di Dapil 1

    • calendar_month Kamis, 21 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Golkar, Kari Palimbong, melaksanakan kegiatan reses di tiga titik strategis di Daerah Pemilihan (Dapil) 1. Reses ini berlangsung di RT 26 Desa Singa Gembara, RT 8 Desa Swarga Bara, dan RT 6 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Kegiatan reses […]

  • Absensi ASN Empat Kali Sehari di Kutim Masih Tahap Persiapan Sistem

    Absensi ASN Empat Kali Sehari di Kutim Masih Tahap Persiapan Sistem

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mengkaji penerapan absensi aparatur sipil negara (ASN) sebanyak empat kali dalam sehari. Namun, kebijakan tersebut belum akan diberlakukan dalam waktu dekat karena masih menunggu kesiapan sistem elektronik kinerja (e-Kin). Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan, pembaruan aplikasi dan penguatan infrastruktur teknologi menjadi syarat utama sebelum aturan baru itu […]

expand_less