Dukung Transformasi Ekonomi Kerakyatan, Bupati Kutim Luncurkan Aplikasi SIGAP dan Dorong Integrasi Data
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim) secara resmi memberikan dukungan terhadap peluncuran inovasi Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP). Aksi perubahan ini dirancang untuk memberikan nilai tambah dalam tata kelola perkoperasian di Kutai Timur agar lebih modern dan transparan.
Bupati menegaskan bahwa kehadiran teknologi informasi seperti SIGAP sangat krusial untuk memantau perkembangan koperasi. Hal ini terbukti dari tren positif kesehatan koperasi di Kutim.
”Secara manual saya mendapat informasi, dalam 1-2 tahun terakhir kondisi koperasi sudah cukup bagus. Dari data yang ada, kita memiliki sekitar 1.450 koperasi. Yang masuk kategori sehat sekarang sudah mencapai angka 500 unit,” ujar Bupati, Kamis (27/11/2025).
Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode tahun 2021-2022, di mana jumlah koperasi sehat tercatat hanya 47 unit.
Bupati menjelaskan bahwa penguatan koperasi ini sejalan dengan ‘Asta Cita’ Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada ekonomi kerakyatan. Ia menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang kini mulai digalakkan.
KDMP dirancang dengan konsep gerai toko modern yang hadir di desa-desa. Sumber barang atau material yang dijual diutamakan berasal dari masyarakat setempat, kecuali untuk komoditas khusus seperti pupuk dan obat-obatan.
”Prinsipnya dari masyarakat dan untuk masyarakat, sesuai dengan moto koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Saya harap SIGAP dapat menjadi salah satu aplikasi yang memberikan nilai tambah terhadap berdirinya KDMP ini,” tambahnya.
Selain membahas koperasi, Bupati juga menekankan urgensi kepemilikan Data Center terintegrasi bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ia telah menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merealisasikan hal ini.
”Bupati harus memiliki Data Center untuk melakukan monitoring, penilaian, dan perbaikan teknis. Saya butuh lebih dari sekadar aplikasi pendukung kinerja, tetapi sebuah sistem data terpusat sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaan,” tegasnya.
Bupati menargetkan akses data terintegrasi tersebut sudah dapat beroperasi pada bulan Januari mendatang. Hal ini diharapkan dapat mendukung program “Satu Data” dengan tetap memperhatikan aspek keamanan siber agar data krusial pemerintah tetap terlindungi.(Adv/Kominfo)
- Penulis: Redaksi
