Kutim Peringkat 9 Ketimpangan Gender di Kaltim, Akses Perempuan ke Jabatan Strategis Disorot
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih bergulat dengan masalah serius terkait ketimpangan gender. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Idham Kholid, daerah ini berada di peringkat ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur berdasarkan indeks ketimpangan gender.
Idham menyoroti disparitas signifikan yang masih terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari akses pendidikan, kesempatan kerja, hingga, yang paling menonjol, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan.”Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita masih menunjukkan selisih yang cukup besar. Begitu pula di jabatan-jabatan penting terkait pengambilan keputusan, yang masih didominasi laki-laki. Kesenjangan ini wajib menjadi perhatian serius,” tegas Idham, Rabu (19/11/2025).
Menurutnya, minimnya keterwakilan perempuan di posisi-posisi strategis mengindikasikan bahwa pembangunan di Kutim belum sepenuhnya bersifat inklusif. Idham menegaskan bahwa ketimpangan gender adalah isu krusial yang secara langsung memengaruhi efektivitas dan kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan. Ia juga menyinggung adanya kekeliruan persepsi di kalangan OPD bahwa Anggaran Responsif Gender (ARG) hanya ditujukan untuk perempuan. “Sering dianggap bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) itu hanya untuk kaum perempuan. Padahal, konsep gender adalah memastikan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat akses yang setara dan adil,” jelasnya.
Oleh karena itu, Idham menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dijalankan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk analisis data dan perencanaan anggaran yang lebih akurat. Ia berharap semua OPD mulai memasukkan perspektif gender dalam setiap kegiatan, baik program pelatihan, pemberdayaan, maupun pembangunan lainnya.
“Ketimpangan gender bukan hanya urusan DP3A, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Jika pembangunan yang adil dan merata ingin kita capai, maka akses dan kesempatan bagi perempuan harus ditingkatkan secara serius,” tutupnya,(Adv/Kominfo)
- Penulis: Redaksi
