Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » Asisten II : Minimal 50 Persen PAD Masuk Struktur APBD

Asisten II : Minimal 50 Persen PAD Masuk Struktur APBD

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 23 Nov 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

www.kaltim12.com/, Sangatta – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Zubair menegaskan, dalam kondisi pasca pandemi COVID-19 separuh atau 50 persen Pedapatan Asli Daerah (PAD) masuk struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah sangat baik.

“Untuk mewujudkan kemandirian fiskal, sudah barang tentu PAD Kutim harus dinaikkan lagi dibandingkan sebelumnya. Dalam ukuran minimal diangka 50 persen dari struktur APBD Kabupaten,” ujarnya pada Rabu (23/11/2022) siang.

APBD Kutim nilainya besar, mengingat hingga sekarang ini masih ditopang oleh transfer dana pemerimbangan dari pemerintah pusat, misalnya Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Oleh karenanya Bapeda Kutim harus terus mengoptimalkann PAD. Sehingga kedepan pelaksanaan roda pemerintahan tidak lagi bergantung sepenuhnya dari dana transfer pemerintah pusat,” harapnya.

Adapun langkah kongkrit yang dapat dijalankan pemerintah agar bisa mewujudkan kemandirian fiskal. Seperti memaksimalkan pengembangan Badan usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah, serta lain sebagainya. (ADV-KOMINFO/War/Ran)

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kutim Jelaskan Mekanisme Profit Sharing, Tergantung Perhitungan Laba Bersih

    DPRD Kutim Jelaskan Mekanisme Profit Sharing, Tergantung Perhitungan Laba Bersih

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, menjelaskan bahwa penurunan nilai profit sharing dari sektor tambang bukanlah hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan perusahaan, melainkan konsekuensi dari mekanisme perhitungan laba bersih yang diatur undang-undang. Ia menegaskan, sistem bagi hasil tersebut mengikuti regulasi nasional yang sudah baku. “Profit sharing itu bukan hasil […]

  • Bambang Soepriyadi Resmi Maju Calon Ketua Demokrat Kaltim, Usung Konsolidasi dan Rebut Kepercayaan Publik

    Bambang Soepriyadi Resmi Maju Calon Ketua Demokrat Kaltim, Usung Konsolidasi dan Rebut Kepercayaan Publik

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Kaltim12.com, SAMARINDA – Kontestasi pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur mulai menghangat. Bambang Soepriyadi resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua dengan membawa visi memperkuat soliditas partai serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Demokrat di Benua Etam. Pendaftaran yang dilakukan pada Rabu (4/6/2026) itu menjadi langkah awal Bambang dalam upayanya membangun kekuatan politik Demokrat Kaltim menghadapi […]

  • Fraksi PKS DPRD Kutim Tekankan Percepatan Tahapan Penyusunan RAPBD

    Fraksi PKS DPRD Kutim Tekankan Percepatan Tahapan Penyusunan RAPBD

    • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur mengingatkan pentingnya percepatan tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, Syaiful Bakri.SY., S.Pd., dalam Rapat Paripurna XX dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD Kutim 2025, Jumat (22/11/2025) sore. Syaiful Bakri […]

  • DPRD Kutim Akan Tinjau Lokasi Sengketa Lahan di Sepaso Selatan

    DPRD Kutim Akan Tinjau Lokasi Sengketa Lahan di Sepaso Selatan

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menanggapi permintaan masyarakat Sepaso Selatan, Bengalon, terkait sengketa lahan dengan PT. Kemilau Indah Nusantara (PT. KIN). Masyarakat menginginkan digelarnya hearing atau rapat dengar pendapat bersama DPRD Kutim dan manajemen PT. KIN untuk mencari solusi atas permasalahan pembebasan lahan. Eddy menegaska,  permasalahan ini mendapat […]

  • Tim Pendamping Turun ke Desa – Sebelumnya DPMDes Bekali Materi

    Tim Pendamping Turun ke Desa – Sebelumnya DPMDes Bekali Materi

    • calendar_month Selasa, 15 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Sangatta – Pendampingan diperlukan bagi tiap-tiap desa terutama dalam memverifikasi aliran anggaran, yang berupa Dana Desa, Anggaran Dana Desa, hingga Bantuan Keuangan seperti Rp 50 juta untuk masing-masing Rukun Tetangga (RT). Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan, serta aturan-aturan pendukung lainnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan […]

  • Bengalon Luncurkan Program “Pendekar Srikandi” Demi Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel

    Bengalon Luncurkan Program “Pendekar Srikandi” Demi Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Bengalon terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan desa. Melalui program inovatif bertajuk “Pendekar Srikandi” atau Penguatan Kinerja dan SDM Tim Verifikasi Keuangan Desa, Bengalon berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, tertib, dan sesuai regulasi. Sekretaris Camat Bengalon, Permana Lestari, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari […]

expand_less