Sayyid Anjas : Dukung Pengurangan Perjalanan Dinas dan Evaluasi Proyek Multi Years 2026
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, menilai langkah pemerintah untuk menyesuaikan belanja rutin, termasuk perjalanan dinas dan anggaran pegawai, merupakan langkah tepat di tengah menurunnya kemampuan keuangan daerah.
Menurut Anjas, pengurangan aktivitas perjalanan dinas bukan berarti harus dihapus sepenuhnya. “Perjalanan dinas dikurangi, bukan dihilangkan. Yang tadinya tiga atau empat kali, bisa saja cukup satu atau dua kali,” katanya, Sabtu (8/11/2025).
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi ini harus diterapkan secara proporsional agar tidak mengganggu kinerja ASN. “Yang penting-penting dulu saja yang dijalankan. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” ujarnya.
Terkait dengan kewajiban belanja mandatori sebesar 30 persen untuk pegawai, Anjas memastikan hal tersebut tetap menjadi prioritas. “Itu pasti disesuaikan. Tidak mungkin dibayar kalau kemampuan keuangannya tidak cukup,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rencana pemerintah untuk melanjutkan proyek-proyek multi years (tahun jamak) pada tahun 2026. Menurutnya, proyek tersebut masih bisa dilaksanakan asalkan dilakukan perhitungan ulang yang realistis. “Saya rasa kalau nanti dihitung ulang dan dirampingkan, proyek multi years masih bisa dilakukan,” tuturnya.
Sayyid Anjas, menyebutkan bahwa penyesuaian proyek tersebut adalah hal yang wajar. “Kalau awalnya direncanakan 10 proyek, mungkin nanti cukup 5 atau 6 saja. Itu hal yang logis dan lebih aman,” ujarnya lagi.
Ia menilai langkah tersebut akan membantu pemerintah menjaga keseimbangan keuangan tanpa mengorbankan pembangunan. “Yang penting proyeknya tetap berjalan, tapi dengan perencanaan yang matang dan efisiensi yang jelas,” katanya.
Meski begitu, Anjas mengingatkan bahwa rencana proyek multi years 2026 masih belum diajukan ke DPRD. “Kita tunggu saja dulu karena belum masuk pembahasannya di DPR,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun perhitungan yang akurat sebelum mengajukan program tersebut. “Semua harus dihitung dengan cermat supaya tidak membebani APBD,” ujarnya.(Adv/DPDR)
- Penulis: Redaksi
