DPRD Kutim Dorong Pemerintah Rampungkan Kegiatan Tak Prioritas di 2026
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Anjas, meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam merencanakan kegiatan tahun 2026. Ia menilai penurunan pendapatan daerah hingga sekitar 3,9 persen menjadi alasan kuat untuk memperketat efisiensi anggaran.
Anjas menyebut kondisi ini harus disikapi dengan kebijakan penghematan di setiap sektor.
“Kami menyarankan pemerintah untuk bisa merampingkan kegiatan di 2026 agar penggunaan anggaran lebih efisien,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, kegiatan yang tidak bersifat mendesak sebaiknya ditunda sementara waktu. Contohnya seperti pengadaan perlengkapan dan kegiatan seremonial yang belum terlalu penting. Ia menegaskan agar fokus diarahkan pada program utama daerah.
“Kita utamakan yang mandatori dan infrastruktur dulu. Itu yang paling berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Anjas menambahkan, perangkat daerah perlu berhati-hati dalam mengajukan program agar tidak membebani APBD. Pengusulan kegiatan yang tidak produktif harus dikaji kembali. Ia menilai, efisiensi bukan berarti menghentikan kegiatan, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Dengan kondisi sekarang, kita harus realistis. Pemerintah perlu menata ulang prioritas agar keuangan tetap stabil,” katanya.
DPRD Kutim, lanjutnya, mendukung penuh langkah-langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, ia menekankan agar perencanaan tetap matang agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kalau disusun dengan baik, penundaan kegiatan tidak akan menghambat pelayanan,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan penghematan harus tetap memperhatikan kesejahteraan ASN dan masyarakat.
Di akhir, Anjas berharap efisiensi 2026 dapat menjadi momentum bagi Kutai Timur untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan dasar masyarakat.(Adv/DPRD)
- Penulis: Redaksi
