Perda No. 1 Tahun 2022 Belum Dilaksanakan Perusahaan Secara Maksimal
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Minggu, 22 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Meski Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenagakerjaan telah berlaku selama empat tahun, implementasinya hingga kini dinilai belum berjalan maksimal di sejumlah perusahaan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kutim, Yan, S.Pd., kepada wartawan beberapa hari lalu saat dimintai tanggapan terkait pelaksanaan perda tersebut.
“Perusahaan, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, belum melaksanakan perda ketenagakerjaan secara maksimal. Terutama terkait komposisi tenaga kerja, yakni 80 persen pekerja lokal dan 20 persen pekerja dari luar daerah,” ujarnya.
Menurut Yan, berdasarkan hasil evaluasi DPRD, penerapan aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit.
Di sektor pertambangan, minat masyarakat lokal untuk bekerja terbilang tinggi karena faktor upah yang relatif besar. Namun, perusahaan menerapkan standar kualifikasi dan persyaratan keahlian (skill) yang cukup ketat. Akibatnya, banyak pelamar dari kalangan tenaga kerja lokal yang tidak lolos dalam proses rekrutmen.
Kondisi berbeda terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Perusahaan perkebunan sebenarnya memberikan peluang cukup besar bagi tenaga kerja lokal. Namun, rendahnya standar upah membuat sebagian masyarakat setempat kurang berminat bekerja di sektor tersebut. Akibatnya, perusahaan perkebunan sawit lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah.
Selain persoalan kualifikasi dan upah, DPRD juga menyoroti lemahnya ketegasan pemerintah daerah dalam menindak perusahaan yang tidak mematuhi regulasi ketenagakerjaan. Padahal, berdasarkan ketentuan kementerian terkait, kepala daerah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti melanggar aturan, termasuk pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mengatasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja lokal, DPRD mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan alokasi anggaran bagi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). Anggaran tersebut diperlukan untuk memperluas program pelatihan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan industri.
Yan mengatakan, selama ini keterbatasan anggaran membuat kapasitas pelatihan di BLKI masih sangat terbatas setiap tahunnya.
“Dengan dukungan anggaran pelatihan yang memadai, generasi muda lokal diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan industri. Dengan demikian, implementasi perda ketenagakerjaan, khususnya terkait prioritas tenaga kerja lokal, dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


