DPRD Belum Terima Laporan Perkembangan Proyek Tahun Jamak
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, DPRD Kutai Timur (Kutim) mengaku belum menerima laporan perkembangan fisik 13 proyek tahun jamak (Multi Years) yang dikerjakan sejumlah perangkat daerah, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paimbonan, mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti sejauh mana progres pengerjaan proyek-proyek tersebut. Padahal, berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah proyek sudah melalui proses lelang dan bahkan telah berkontrak.
“Kami belum tahu perkembangan proyek tahun jamak. Tapi saya tahu memang sudah dilelang, bahkan sudah berkontrak. Hanya, sejauh mana pekerjaannya, itu belum tahu,” katanya.
Novel mengaku ingin mengetahui secara langsung perkembangan pekerjaan di lapangan. Karena itu, dia telah meminta Ketua Komisi terkait untuk menjadwalkan peninjauan terhadap sejumlah proyek tahun jamak tersebut.
Menurutnya, peninjauan lapangan penting dilakukan agar DPRD dapat mengetahui sejauh mana pekerjaan fisik telah berjalan, terlebih tahun anggaran 2026 segera berakhir.
“Saya sudah minta Ketua Komisi untuk turun lapangan meninjau pekerjaan, tetapi belum ada jadwal. Kita ingin meninjau supaya diketahui sejauh mana pekerjaan itu berjalan, karena tahun anggaran sudah akan berakhir,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp383 miliar untuk pelaksanaan 13 proyek tahun jamak pada 2026. Sementara itu, pada 2027, anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp697 miliar. Seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2027.
Sebanyak 13 proyek strategis tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kutim, terutama pada sektor yang dinilai membutuhkan penanganan mendesak.
Pekerjaan yang dilaksanakan mencakup pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas jalan dan jembatan, serta peningkatan fasilitas publik. Di antaranya pembangunan Jembatan Muara Bengalon senilai Rp70 miliar dengan alokasi anggaran 2026 sebesar Rp24,8 miliar.
Selain itu, terdapat pula proyek penanganan drainase Jalan Kabo Jaya dengan nilai anggaran Rp17,75 miliar dan sejumlah proyek infrastruktur lainnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


