Reses, DPRD Kutim Terima Berbagai Usulan Kebutuhan Masyarakat
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Berbagai kebutuhan masyarakat menjadi aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) saat melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan masing-masing. Mulai dari sektor pertanian, infrastruktur, pelayanan air bersih, listrik, hingga kebutuhan fasilitas pendidikan.
Salah satunya disampaikan anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paimbonan, yang melaksanakan reses di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, pekan lalu.
Saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Novel mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut masih didominasi kebutuhan dasar dan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat direalisasikan pemerintah.
“Saya reses di Desa Martadinata, Teluk Pandan. Usulan masyarakat sebenarnya normatif saja. Mereka menyampaikan kebutuhan terkait perkebunan, infrastruktur, air PDAM, listrik, hingga sekolah,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan status kawasan tempat mereka berkebun. Persoalan tersebut menjadi salah satu keluhan yang membutuhkan perhatian pemerintah agar masyarakat mendapatkan kepastian dalam menjalankan aktivitas perkebunan.
Aspirasi lain yang cukup mendapat perhatian adalah kebutuhan fasilitas pendidikan, khususnya pembangunan SMP filial di Desa Martadinata. Usulan ini muncul karena jarak tempuh anak-anak untuk mengakses sekolah menengah pertama masih cukup jauh.
“Makanya kami meminta pemerintah membangun SMP filial di Desa Martadinata. Ini semacam SMP cabang. Kami berharap minimal dibangun enam ruang kelas,” ujarnya.
Menurut Novel, keberadaan SMP filial dapat menjadi solusi untuk mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat. Namun, pengembangannya tetap perlu mempertimbangkan jumlah peserta didik dan perkembangan kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.
Jika ke depan jumlah murid terus bertambah dan memungkinkan untuk mendirikan sekolah mandiri, pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan SMP baru. Sebaliknya, apabila jumlah murid belum mencukupi, statusnya dapat tetap sebagai sekolah filial yang berada di bawah SMP induk.
“Perkembangannya nanti perlu dilihat. Kalau memang memungkinkan dibangun SMP baru, silakan dibangun. Tetapi kalau dalam perkembangannya jumlah murid kurang, bisa dikembalikan ke SMP induk. Di beberapa daerah, seperti di Jawa, ada sekolah yang justru kekurangan peminat. Jadi, cukup dibangun SMP filial terlebih dahulu,” jelasnya.
Selain menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui reses, Novel juga berharap pemerintah daerah lebih fokus pada program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya di bidang kesehatan dan kemanusiaan.
Dia menilai dukungan anggaran terhadap lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan, seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Palang Merah Indonesia (PMI), tetap perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“KPA dan Palang Merah ini harus didukung anggaran karena berkaitan dengan masalah kemanusiaan. PMI, misalnya, berhubungan langsung dengan kebutuhan darah masyarakat,” pungkasnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


