Breaking News
light_mode
Beranda » Kalimantan Timur » Lantik 7 Anggota BPD PAW di Bengalon, Bupati Kutim Ingatkan Jangan Pakai “Ilmu Kirologi”

Lantik 7 Anggota BPD PAW di Bengalon, Bupati Kutim Ingatkan Jangan Pakai “Ilmu Kirologi”

  • account_circle Redaksi Kaltim12
  • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sangatta – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman secara resmi melantik dan mengambil sumpah tujuh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antarwaktu (PAW) di Kecamatan Bengalon. Prosesi pelantikan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Sepaso Timur, Minggu (27/9/2026).

Tujuh anggota BPD PAW yang dilantik berasal dari lima desa. Rinciannya meliputi dua perwakilan dari Desa Sepaso Timur, satu dari Desa Sepaso Selatan, dua dari Desa Muara Bengalon, satu dari Desa Tepian Indah, dan satu dari Desa Sekerat. Mereka bertugas melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD sebelumnya yang kosong karena meninggal dunia atau mengundurkan diri.

Dalam arahannya, Ardiansyah menegaskan bahwa anggota BPD adalah representasi masyarakat. Mereka memiliki tugas krusial bersama kepala desa, mulai dari merencanakan program, membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), hingga mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Karena peran strategis tersebut, Ardiansyah meminta seluruh anggota BPD PAW untuk benar-benar memahami aturan perundang-undangan. Ia melarang keras para anggota BPD bekerja hanya mengandalkan asumsi.

“Tidak bisa bekerja hanya dengan kemauan sendiri. Semua ada aturannya. Jangan pakai ilmu ‘kirologi’ atau kira-kira. Itu berbahaya, padahal belum apa-apa tapi sudah ramai di media sosial. Semua harus berpatokan pada perundang-undangan,” tegas Ardiansyah.

Lebih lanjut, ia mengibaratkan tugas BPD mirip dengan anggota DPRD, yakni menyetujui anggaran dan aturan desa, namun dengan status non-partisan. Meski harus bersinergi dengan kepala desa, anggota BPD tetap memiliki fungsi pengawasan yang independen.

“Saudara mau garang kepada kepala desa atau lembut, itu urusan Saudara. Intinya harus sesuai peraturan. Saudara bekerja bukan untuk kepala desa, melainkan untuk BPD dan masyarakat,” tambahnya. (ADV/*)

  • Penulis: Redaksi Kaltim12

Rekomendasi Untuk Anda

  • Budaya Dayak Wehea Siap Tampil di Panggung Nasional, Lom Plai Diperjuangkan Masuk KEN 2026

    Budaya Dayak Wehea Siap Tampil di Panggung Nasional, Lom Plai Diperjuangkan Masuk KEN 2026

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah berupaya keras memperjuangkan agar festival budaya adat Lom Plai kembali masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia. ‎Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim, Akhmad Rifanie, mengungkapkan bahwa festival Lom Plai saat […]

  • Air Mulai Menipis, Pemuda Kutim Hebat Minta Lahan Pertanian Terdampak El Nino Dipetakan

    Air Mulai Menipis, Pemuda Kutim Hebat Minta Lahan Pertanian Terdampak El Nino Dipetakan

    • calendar_month Sabtu, 29 Agt 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Kaltim12.com,KUTIM – Kekhawatiran terhadap dampak El Nino mulai menjadi perhatian di sektor pertanian Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Berkurangnya ketersediaan air di sejumlah lahan pertanian, khususnya wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, mendorong Pemuda Kutim Hebat meminta pemerintah segera melakukan pemetaan terhadap wilayah yang berpotensi terdampak. Ketua Pemuda Kutim Hebat, Habibi, mengatakan pemetaan penting dilakukan untuk […]

  • Mahyunadi Dorong Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran untuk Masyarakat

    Mahyunadi Dorong Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran untuk Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    SANGATTA.  Wakil Bupati Kutim (Kutim) Mahyunadi  menyoroti antrian pengemudi untuk mendapatkan  Bahan Bakar Minyak  (BBM) yang mengular di Stasion pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menurutnya, antrian terjadi di mana-mana,  bahkan seluruh Indonesia. Ini terjadi karena BBM itu disubsidi. Kalau dicabut pasti  semua normal saja. Disebutkan, sebenarnya yang menikmati subsidi BBM itu adalah orang mampu. “Coba […]

  • Dana Hibah Ormas di Kutim Capai Rp1 Miliar, Kesbangpol Temukan Sejumlah Organisasi Fiktif

    Dana Hibah Ormas di Kutim Capai Rp1 Miliar, Kesbangpol Temukan Sejumlah Organisasi Fiktif

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan penyaluran dana hibah tahun ini dilakukan secara selektif. Dari 11 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diusulkan sebagai penerima, hanya tujuh yang dinyatakan lolos verifikasi. Empat lainnya terpaksa dicoret lantaran terindikasi fiktif dan tidak memenuhi persyaratan administratif. Kepala Kesbangpol Kutim, Tejo Yuwono, mengungkapkan […]

  • Pilkades Serentak di 77 Desa Harus Berjalan Damai dan Aman

    Pilkades Serentak di 77 Desa Harus Berjalan Damai dan Aman

    • calendar_month Kamis, 3 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Sangatta – Pesta Demokrasi pada tingkatan desa di Kabupaten Kutai Timur akan digelar di 77 Desa di 17 Kecamatan dari total 18 kecamatan. Hal ini tentu dibutuhkan komitmen bersama oleh semua pihak, terutama bagi ratusan kontestan pada Pilkades yang akan berlangsung di Desember mendatang. Untuk itu pada Kamis (03/11/2022) Pemkab Kutim menggelar Silaturahmi Kebangsaan […]

  • Hindari Salah Sasaran, Kades Kandolo Minta Dinas Terkait Koordinasi Sebelum Bangun Infrastruktur

    Hindari Salah Sasaran, Kades Kandolo Minta Dinas Terkait Koordinasi Sebelum Bangun Infrastruktur

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    SANGATTA.  Sudah jadi kebiasaan, usulan dalam musyawarah pembangunan (Musrembang), terutama di Desa dan kecamatan banyak usulan pembangunan tidak terakomodir. Yang muncul di berbagai Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), justru program lain, yang justru tidak masuk usulan masyarakat. Seperti di Desa kandolo. Menurut Kades Kandolo Alimuddin S,Pdi, banyak program pembangunan tidak jelas lokasinya dimana, namun masuk […]

expand_less