DPRD Kutim Segera Luncurkan Aplikasi SAPADEWAN, Aduan Warga Terintegrasi Lokasi
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersiap meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kedewanan (SAPADEWAN) dalam waktu dekat. Platform digital tersebut dirancang untuk mempermudah aktivitas anggota dewan, sekaligus mempercepat penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan lokasi permasalahan.
Sekretaris DPRD Kutim, Jainuddin, SE., MM., menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi tersebut telah rampung. Namun, masih terdapat sejumlah penyempurnaan yang perlu diselesaikan sebelum sistem resmi diperkenalkan kepada publik.
“Aplikasi SAPADEWAN dalam waktu dekat akan diluncurkan. Secara umum sudah selesai, tetapi saat ini masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki dan disempurnakan agar seluruh fitur dapat berjalan dengan baik,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa hari lalu.
Ia menerangkan, SAPADEWAN memiliki sejumlah fitur yang mendukung pelaksanaan tugas kedewanan. Salah satunya adalah sistem penjadwalan kegiatan yang terintegrasi dengan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kutim.
Melalui fitur tersebut, anggota dewan dapat memantau agenda rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat paripurna, hingga berbagai kegiatan kedewanan lainnya. Informasi jadwal dapat diakses mulai dari agenda harian hingga bulanan.
“Dengan adanya fitur ini, anggota dewan bisa lebih mudah mengetahui jadwal kegiatan berdasarkan hasil pembahasan Banmus. Jadi, agenda rapat tidak hanya bergantung pada pemberitahuan manual atau pesan WhatsApp,” jelasnya.
Selain penjadwalan, aplikasi ini juga dilengkapi fitur pengaduan masyarakat berbasis geospasial. Warga dapat menyampaikan laporan disertai foto dan titik koordinat lokasi kejadian.
Sebagai contoh, masyarakat yang menemukan kerusakan jalan dapat mengirimkan dokumentasi beserta lokasi secara langsung melalui aplikasi. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada operator komisi terkait serta anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan.
Dengan mekanisme tersebut, wakil rakyat diharapkan dapat mengetahui persoalan di lapangan tanpa harus terlebih dahulu mendatangi lokasi untuk memastikan detail laporan masyarakat.
SAPADEWAN juga menyediakan pengaturan hak akses pengguna. Informasi tertentu dapat dipublikasikan untuk masyarakat umum, sedangkan dokumen dan data internal tetap dibatasi untuk lingkungan Sekretariat DPRD.
Sebelum resmi diluncurkan, pihak sekretariat akan menggelar pelatihan bagi operator dan anggota dewan agar seluruh pengguna memahami mekanisme pengoperasian aplikasi.
Jainuddin menyebutkan, peluncuran SAPADEWAN ditargetkan berlangsung pada November atau Desember 2026, setelah seluruh tahapan penyempurnaan dan persiapan teknis diselesaikan.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


