Ribuan Hektare Lahan Transmigrasi Terdampak Izin Perkebunan PT NIKP
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi St, mengungkapkan bahwa sekitar 2.220 hektare lahan transmigrasi terdampak izin perkebunan PT NIKP. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pertemuan dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanahan, beberapa hari lalu di Kantor DPRD Kutai Timur.
Padahal, lahan transmigrasi tersebut telah memiliki legalitas resmi berupa sertifikat. Selain persoalan tumpang tindih lahan dengan aktivitas pertambangan, DPRD Kutai Timur juga menyoroti pembagian kebun plasma dari perusahaan yang telah beroperasi sekitar 17 tahun tersebut.
“Secara regulasi, kewajiban perusahaan disebut sudah terpenuhi. Namun, sinkronisasi data penerima di lapangan masih belum tertib. Berdasarkan catatan pertemuan, masih ada sekitar 700 penerima yang datanya belum jelas, meskipun pihak koperasi mengklaim data tersebut sudah tersedia,” ungkap Jimmi.
Selain itu, DPRD masih menunggu hasil peninjauan terhadap peraturan menteri terkait perizinan usaha yang dilakukan Dinas Perkebunan. Hasil kajian tersebut dijadwalkan baru akan keluar pada akhir tahun ini.
Di luar persoalan tumpang tindih konsesi perkebunan di Kecamatan Rantau Pulung, Jimmi juga menerima informasi mengenai kendala batas wilayah di Desa Diaq Lay, Kecamatan Muara Wahau.
Wilayah desa tersebut berbatasan langsung dengan kawasan kehutanan dan memiliki lahan berstatus non-status. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam pembangunan infrastruktur desa karena belum adanya pendampingan terkait penyelesaian status lahan tersebut.
Menanggapi informasi itu, Jimmi mengaku persoalan lahan non-status di wilayah perbatasan desa di Kecamatan Muara Wahau tersebut merupakan informasi baru bagi DPRD.
“Ini masalah baru lagi, harus persiapkan diri untuk pusing lagi nih. Nanti pihak kecamatan saja yang menindaklanjuti dulu, karena sampai saat ini memang belum ada yang menyurati resmi ke kami,” katanya.(Adv/DPRD Kutim)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


