Kutim Perlu Strategi Pemberdayaan Berkelanjutan untuk Atasi Kemiskinan
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Pertumbuhan ekonomi Kutai Timur (Kutim) terus melaju pesat, tercatat mencapai 9,82 persen pada 2024. Namun, di balik capaian tersebut, masalah kemiskinan masih membayangi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, 37,11 ribu jiwa atau 8,81 persen penduduk Kutim hidup di bawah garis kemiskinan.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan instan. Menurutnya, pendekatan yang lebih efektif adalah melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, agar warga bisa mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Bantuan itu penting, tapi harus disertai bekal untuk berdiri sendiri. Misalnya, anak muda diajarkan keterampilan otomotif atau ibu-ibu dibekali pelatihan membuat produk makanan. Dengan begitu, mereka punya peluang memperbaiki hidup,” ujar Novel saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim.
Novel menekankan pentingnya program-program seperti pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program semacam ini, kata dia, akan memberikan dampak jangka panjang karena warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri.
Ia juga menyoroti pentingnya mengubah pola pikir masyarakat, agar tidak bergantung pada bantuan. Novel mencontohkan, masih ada warga yang sehat memilih mengemis di jalan daripada bekerja. “Pemerintah perlu hadir, memberi keterampilan, dan membimbing mereka sampai mandiri,” tambahnya.
Selain itu, Novel menekankan perlunya evaluasi dan pendampingan program secara berkelanjutan. Keberhasilan program, kata dia, dapat diukur dari perubahan nyata di lapangan. Ia menekankan bahwa akurasi data penerima manfaat juga menjadi faktor kunci. Meskipun DPRD tidak terlibat langsung dalam verifikasi, pihaknya rutin menyerap aspirasi warga saat reses dan menyampaikannya ke pemerintah sebagai bahan evaluasi.
“Yang dibutuhkan adalah program yang tepat sasaran, terukur, dan benar-benar memberi arah kemandirian,” pungkas Novel. Dengan strategi ini, diharapkan kemiskinan di Kutim bisa ditangani secara efektif, seiring pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.(Adv/DPRD)
- Penulis: Redaksi
