PAD Belum Tembus Rp500 Miliar, Kutim Masih Bergantung pada Dana Transfer
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai Rp500 miliar belum mampu menopang kebutuhan belanja rutin, khususnya pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mencapai Rp1,9 triliun.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, ST, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan.
“Kita masih sangat jauh dari kata mandiri APBD. PAD kita masih di bawah Rp500 miliar, sementara anggaran untuk menggaji pegawai, termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), mencapai Rp1,9 triliun,” ujarnya.
Menurut Jimmi, salah satu sumber pendapatan yang selama ini menjadi andalan Kutim adalah DBH dari sektor batu bara. Namun, penerimaan royalti pertambangan tidak sepenuhnya menjadi hak daerah penghasil karena harus dibagikan kepada pemerintah provinsi dan daerah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, skema pembagian tersebut membuat penerimaan yang masuk ke kas daerah tidak sebesar total royalti yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan di Kutim.
“Kalau kita berbicara mengenai mineral dan batu bara, ada pembagian hasil yang harus dilakukan. Jadi, penerimaan dari royalti tersebut tidak seluruhnya masuk ke APBD Kutai Timur karena juga dialokasikan untuk provinsi dan daerah nonpenghasil,” jelasnya.
Selain ketergantungan terhadap dana transfer, Jimmi menilai terbatasnya kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sejumlah sektor turut memengaruhi rendahnya PAD. Salah satunya berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang sebelumnya dikenal sebagai pajak galian C.
Menurutnya, potensi penerimaan dari sektor tersebut belum dapat dimaksimalkan karena proses perizinan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Dari sekitar 19 persyaratan perizinan, hanya beberapa aspek yang menjadi kewenangan daerah, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan tata ruang.
Sementara persyaratan lainnya harus dipenuhi melalui pemerintah provinsi maupun sistem perizinan berbasis elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Kondisi tersebut membuat pengembangan usaha pertambangan galian C tidak mudah dilakukan. Dampaknya, kontribusi pajak dari sektor tersebut terhadap PAD Kutim masih relatif kecil.
Jimmi juga menyinggung keberadaan perusahaan yang sebelumnya diharapkan mampu memberikan kontribusi melalui sektor pajak galian C. Namun, realisasi penerimaannya dinilai belum sesuai harapan.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


