Breaking News
light_mode
Beranda » Parlementaria » PAD Belum Tembus Rp500 Miliar, Kutim Masih Bergantung pada Dana Transfer

PAD Belum Tembus Rp500 Miliar, Kutim Masih Bergantung pada Dana Transfer

  • account_circle Redaksi Kaltim12
  • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kaltim12.com,KUTIM – Kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai Rp500 miliar belum mampu menopang kebutuhan belanja rutin, khususnya pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mencapai Rp1,9 triliun.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, ST, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan.

“Kita masih sangat jauh dari kata mandiri APBD. PAD kita masih di bawah Rp500 miliar, sementara anggaran untuk menggaji pegawai, termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), mencapai Rp1,9 triliun,” ujarnya.

Menurut Jimmi, salah satu sumber pendapatan yang selama ini menjadi andalan Kutim adalah DBH dari sektor batu bara. Namun, penerimaan royalti pertambangan tidak sepenuhnya menjadi hak daerah penghasil karena harus dibagikan kepada pemerintah provinsi dan daerah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, skema pembagian tersebut membuat penerimaan yang masuk ke kas daerah tidak sebesar total royalti yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan di Kutim.

“Kalau kita berbicara mengenai mineral dan batu bara, ada pembagian hasil yang harus dilakukan. Jadi, penerimaan dari royalti tersebut tidak seluruhnya masuk ke APBD Kutai Timur karena juga dialokasikan untuk provinsi dan daerah nonpenghasil,” jelasnya.

Selain ketergantungan terhadap dana transfer, Jimmi menilai terbatasnya kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sejumlah sektor turut memengaruhi rendahnya PAD. Salah satunya berkaitan dengan pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang sebelumnya dikenal sebagai pajak galian C.

Menurutnya, potensi penerimaan dari sektor tersebut belum dapat dimaksimalkan karena proses perizinan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Dari sekitar 19 persyaratan perizinan, hanya beberapa aspek yang menjadi kewenangan daerah, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan tata ruang.

Sementara persyaratan lainnya harus dipenuhi melalui pemerintah provinsi maupun sistem perizinan berbasis elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Kondisi tersebut membuat pengembangan usaha pertambangan galian C tidak mudah dilakukan. Dampaknya, kontribusi pajak dari sektor tersebut terhadap PAD Kutim masih relatif kecil.

Jimmi juga menyinggung keberadaan perusahaan yang sebelumnya diharapkan mampu memberikan kontribusi melalui sektor pajak galian C. Namun, realisasi penerimaannya dinilai belum sesuai harapan.(AdvDPRD/Xia)

  • Penulis: Redaksi Kaltim12

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Kutim Dorong Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Pertanian

    Pemkab Kutim Dorong Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Sektor Pertanian

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari peran sektor pertanian yang selama ini menjadi fondasi pembangunan daerah. Meski kontribusinya terhadap perekonomian masih di bawah sektor pertambangan, pemerintah daerah terus berupaya mendorong transformasi besar di bidang pertanian untuk memperkuat kemandirian pangan.Di tengah dominasi sumber daya alam tak terbarukan […]

  • Gelar Apel Pasukan Karhutla, Asisten I Minta Pasukan Bertindak Profesional

    Gelar Apel Pasukan Karhutla, Asisten I Minta Pasukan Bertindak Profesional

    • calendar_month Rabu, 31 Mei 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Poniso Suryo Renggono bertindak sebagai Pembina Apel Pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapan penanggulangan bencana Karhutla. Apel yang di gelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kutai Timur (Kutim) tersebut untuk persiapan dalam ketangguhan daerah dan mengurangi resiko bencana tahun 2023. Uparaca tersebut tersebut diikuti 150 pasukan, bertugas sebagai […]

  • Pantau Stok dan Cegah Pengetap, Polsek Sangatta Utara Cek Sejumlah SPBU

    Pantau Stok dan Cegah Pengetap, Polsek Sangatta Utara Cek Sejumlah SPBU

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Polsek Sangatta Utara melakukan monitoring dan pengecekan ketersediaan serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, Rabu (16/9/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi stok BBM di lapangan tetap aman sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pelayanan kepada masyarakat. Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko mengatakan, monitoring […]

  • Kutim Sepakat Usulan Pemprov Soal Batas Berau-Kutim

    Kutim Sepakat Usulan Pemprov Soal Batas Berau-Kutim

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Pertemuan pembicaraan antara pemerintah Berau dan Kutai Timur (Kutim) yang ditengahi Pemrov Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka penyelesaian batas ke dua daerah,  yang berlangsung di Balikpapan, tetap buntu. Meskipun ada perkembangan baru, dimana kedua belah pihak datang dalam pertemuan itu dengan membawa data kajian masing masing. Bahkan pemprov sebagai penengah, juga memberikan sumbangsi […]

  • Disorot Soal THM Ilegal, Satpol PP Kutim Pastikan Penutupan Tetap Berjalan

    Disorot Soal THM Ilegal, Satpol PP Kutim Pastikan Penutupan Tetap Berjalan

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Sorotan publik terhadap maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) ilegal di Kutai Timur kembali mengarah ke kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Kutim, Fatah Hidayat, menegaskan bahwa institusinya tidak pernah menutup mata, apalagi melakukan pembiaran terhadap aktivitas usaha yang melanggar aturan. Fatah menyampaikan bahwa setiap tindakan penertiban […]

  • Folder Sangatta Tetap Jalankan Fungsi Utama sebagai Pengendali Banjir

    Folder Sangatta Tetap Jalankan Fungsi Utama sebagai Pengendali Banjir

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur, Joni Abdi Setia, menegaskan bahwa Folder Sangatta tetap menjalankan fungsi teknis utamanya sebagai pengendali banjir, meskipun kawasan tersebut kini berkembang menjadi ruang aktivitas masyarakat. Menurut Joni, sejak awal pembangunan, folder dirancang sebagai sistem pengaturan air yang berfungsi menampung limpasan dan menyalurkannya […]

expand_less