Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintahan » Transformasi Digital Desa di Kutim Belum Maksimal, BPemdes: Kendala Utama Masih di Sinyal Internet

Transformasi Digital Desa di Kutim Belum Maksimal, BPemdes: Kendala Utama Masih di Sinyal Internet

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Upaya pemerintah desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk mendorong transformasi digital dinilai belum berjalan optimal. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPemdes) Kutai Timur, Muhammad Basuni, menegaskan bahwa hambatan terbesar dalam digitalisasi pelayanan publik di desa hingga saat ini adalah keterbatasan sinyal internet.

Menurut Basuni, sudah ada beberapa desa yang mulai mengembangkan layanan berbasis digital pada tahun sebelumnya. Namun, penerapan sistem tersebut belum mampu bekerja maksimal karena akses internet di sejumlah desa masih lemah dan tidak stabil. “Beberapa desa sebenarnya sudah mulai melakukan digitalisasi pelayanan publik. Tetapi kendalanya memang di sinyal, internet. Itu yang paling berat,” ujarnya, Selasa (18/11/2025)

Basuni menjelaskan, pelayanan publik digital membutuhkan jaringan yang memadai karena terhubung dengan sistem pusat, termasuk layanan administrasi kependudukan yang bekerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dukcapil. Bila jaringan internet melambat, akses data menjadi terhambat dan proses pelayanan ke masyarakat ikut tertunda. “Kalau sistemnya terhubung ke Dukcapil lewat PKS, tapi sinyalnya lambat, ya pelayanan jadi tidak maksimal,” lanjutnya.

Ia menambahkan, selain persoalan sinyal, desa juga menghadapi tantangan akses terhadap data kependudukan yang tidak selalu terbarui di sistem pusat. Hal ini menyebabkan perbedaan antara kondisi faktual di lapangan dan data resmi yang tersimpan. Namun bagi Basuni, masalah core yang harus segera dibenahi tetap soal jaringan internet.

“Kami melihat kendala utamanya tetap pada sinyal. Di desa-desa tertentu jaringan masih lemah sehingga digitalisasi ini belum bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Basuni berharap pemerintah desa dan pihak terkait dapat memperkuat infrastruktur internet agar program transformasi digital benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. “Kalau sinyal sudah baik, desa bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Kutim Tegaskan Masyarakat Adat dan MHA Punya Kedudukan Berbeda

    Pemkab Kutim Tegaskan Masyarakat Adat dan MHA Punya Kedudukan Berbeda

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat (MHA) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan proses pengakuan dan penetapan secara resmi oleh pemerintah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kutim, Trisno, mengatakan masyarakat adat lebih menggambarkan kondisi sosial yang berkembang dalam suatu […]

  • Kutim Perlu Strategi Pemberdayaan Berkelanjutan untuk Atasi Kemiskinan

    Kutim Perlu Strategi Pemberdayaan Berkelanjutan untuk Atasi Kemiskinan

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pertumbuhan ekonomi Kutai Timur (Kutim) terus melaju pesat, tercatat mencapai 9,82 persen pada 2024. Namun, di balik capaian tersebut, masalah kemiskinan masih membayangi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, 37,11 ribu jiwa atau 8,81 persen penduduk Kutim hidup di bawah garis kemiskinan. Anggota Komisi C DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, menekankan bahwa […]

  • Bantu Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pangan, Kades Teluk Pandan Ingin Perluas Lahan Sawah

    Bantu Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pangan, Kades Teluk Pandan Ingin Perluas Lahan Sawah

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    SANGATTA. Kepala Desa Teluk Pandan Andi Herman Fadli mengakui ingin mmebantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan, terusama beras bagi masyarakat Kutai Timur (Kutim). Sebab potensi lahan di desa mereka cukup luas, namun belum dimaksimalkan. “Lahan potensial untuk percetakan sawah di Teluk Pandan cukup luas. Yang selama ini dikelola, termasuk untuk wilayah pariwisata sawah, itu awalnya […]

  • Hilirisasi Nanas Himba Kutim, Dari Ladang ke Produk Bernilai Ekspor

    Hilirisasi Nanas Himba Kutim, Dari Ladang ke Produk Bernilai Ekspor

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur-Inovasi pertanian di Kutai Timur kini memasuki babak baru. Melalui program hilirisasi yang digagas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), komoditas Nanas Himba Kutim tidak lagi hanya dipasarkan dalam bentuk buah segar, tetapi mulai diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi seperti konsentrat tanpa pengawet. Kepala Bidang Hortikultura DTPHP Kutim, Wahyudi Noor, mengatakan program […]

  • Komandan Kodim 0909/KTM, Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto

    Dukung Arahan Presiden, Kodim 0909 Kutim Awasi Distribusi Makanan Bergizi di Kutim

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo mendapat dukungan penuh dari jajaran TNI. Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kodim 0909/KTM mengambil peran strategis dalam mengawasi sekaligus mendampingi jalannya distribusi makanan bergizi agar tepat sasaran dan aman dikonsumsi masyarakat. Komandan Kodim 0909/KTM, Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto, […]

  • Luruskan Mekanisme Dana RT, Ardiansyah: Desa Pengawas, RT Pelaksana

    Luruskan Mekanisme Dana RT, Ardiansyah: Desa Pengawas, RT Pelaksana

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) meningkatkan fungsi pengawasan terhadap realisasi pembangunan daerah, khususnya program unggulan bupati berupa dana RT senilai Rp250 juta. Langkah ini diambil untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai regulasi dan tepat sasaran. Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan dana RT telah diatur […]

expand_less