Ketua DPRD Kutim Sambut Positif Kesepakatan PLN dan Balai TNK, Berharap Infrastruktur Diperluas
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Kesepakatan antara Balai Taman Nasional Kutai (TNK), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terkait pembangunan jaringan listrik di sekitar eks Bandara Pertamina, Sangkima, mendapat sambutan positif dari DPRD Kutim.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, ST, menilai kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam membuka akses pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kutai.
“Kesepakatan ini sangat positif. Sebab, tujuan kita memang mendorong agar pembangunan infrastruktur bisa masuk ke wilayah tersebut sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Menurut Jimmi, persetujuan pembangunan jaringan listrik diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama berikutnya, terutama dalam penyediaan fasilitas dasar lainnya seperti jaringan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Ia berharap, kesepahaman antarpihak tersebut dapat diperluas hingga menjangkau 315 titik yang sebelumnya telah diidentifikasi berada di sekitar kawasan TNK.
Jimmi menjelaskan, salah satu tantangan pembangunan di Kutim adalah luasnya wilayah yang berstatus kawasan hutan. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah tidak leluasa merealisasikan sejumlah program pembangunan, terutama di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan konservasi maupun hutan tanaman industri (HTI).
Bahkan, sebagian besar wilayah Kecamatan Batu Ampar masih berada dalam kawasan dengan berbagai status peruntukan lahan. Akibatnya, pembangunan fasilitas umum membutuhkan koordinasi dan persetujuan dari instansi yang memiliki kewenangan.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah permukiman yang telah lama berdiri di dalam kawasan TNK. Salah satunya di Sungai Tabuan yang masuk dalam zona merah kawasan konservasi, meskipun masyarakat telah menetap di wilayah tersebut sejak lama.
Karena itu, Jimmi menilai diperlukan pendekatan yang lebih terbuka agar kebutuhan pembangunan dan upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.
“Kalau infrastruktur bisa dibangun di kawasan tersebut tentu akan sangat membantu masyarakat. Warga yang sudah lama bermukim juga bisa dilibatkan dalam menjaga kelestarian hutan, misalnya dengan menanami lahan kosong menggunakan tanaman produktif seperti cokelat dan aren. Jadi, selain meningkatkan ekonomi masyarakat, kawasan hutan juga tetap bisa dijaga dan diperbaiki,” pungkasnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


