Fraksi PPP DPRD Kutim Apresiasi Rancangan APBD 2025, Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Kreatif
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
- print Cetak
oplus_0
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SANGATTA – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur memberikan apresiasi positif terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun 2025. Fraksi ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras pemerintah daerah dalam memprioritaskan penganggaran untuk komponen belanja daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP, Ramadhani, SH, dalam Rapat Paripurna XX dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Tahun 2025, Jumat (22/11/2025) sore.
Menurut Ramadhani, prioritas belanja yang telah disusun dalam RAPBD 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional dan pembangunan. Total Belanja Daerah yang dianggarkan mencapai Rp11,136 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
- Belanja Operasi: Rp5,603 triliun
- Belanja Modal: Rp4,321 triliun
- Belanja Tidak Terduga: Rp20 miliar
- Belanja Transfer: Rp1,191 triliun
Proyeksi Pendapatan Daerah
Ramadhani juga menyoroti target Pendapatan Daerah yang diproyeksikan sebesar Rp11,151 triliun, yang terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp358,388 miliar
- Pendapatan Transfer: Rp10,245 triliun
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp547,795 miliar
Ia menekankan pentingnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan serta mengelola sumber-sumber pendapatan. “Sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif, dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien,” ujar Ramadhani.
Selanjutnya, Fraksi PPP juga mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih keras, cepat, cermat, dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan. Hal ini diperlukan agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan serapan anggaran dapat dimaksimalkan.
“Pemerintah tidak hanya sekadar membelanjakan dan menghabiskan anggaran, tetapi harus fokus pada realisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Ramadhani berharap, melalui pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan inovatif, RAPBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)
- Penulis: Redaksi
