IUPK PT NIKP Masih Berlaku, Aktivitas Perkebunan di Kawasan Transmigrasi Dikaji
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Keberadaan izin usaha PT NIKP yang disebut telah terbit sejak 2007 menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam mediasi konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat. Namun, aktivitas perkebunan di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan transmigrasi masih membutuhkan penjelasan dari instansi berwenang.
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengatakan berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan, perusahaan masih memiliki IUPK yang berlaku. Dalam ketentuan izin tersebut, perusahaan disebut dapat menjalankan kegiatan perkebunan, termasuk pemanenan, sembari menyelesaikan persoalan hak masyarakat.
Meski demikian, menurutnya, terdapat persoalan lain yang harus dipastikan, yakni penggunaan wilayah yang masuk dalam kawasan transmigrasi. Hal tersebut membuat pemerintah perlu mencermati aturan yang mengatur pemanfaatan lahan di kawasan tersebut.
“Kalau menurut IUPK mereka masih boleh melakukan aktivitas, tetapi kita mau lihat nanti keterangan dari Disnakertrans seperti apa aturan transmigrasi itu. Karena ini masuknya di wilayah transmigrasi,” kata Jimmi.
Dia menyebut penjelasan Disnakertrans diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan operasional perusahaan dapat terus berjalan selama proses penyelesaian hak masyarakat berlangsung.
Apabila berdasarkan ketentuan transmigrasi aktivitas tersebut diperbolehkan, perusahaan dapat melanjutkan kegiatan operasional sesuai aturan. Sementara penyelesaian persoalan pembebasan lahan dan hak-hak warga tetap menjadi kewajiban yang harus dituntaskan.
Jimmi menegaskan, persoalan ini tidak cukup hanya melihat keberadaan izin perusahaan. Kesesuaian antara dokumen perizinan dan ketentuan penggunaan kawasan juga harus diperiksa agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, DPRD mendorong instansi terkait memberikan penjelasan berdasarkan regulasi dan dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.
Menurutnya, kepastian aturan dibutuhkan agar perusahaan maupun masyarakat memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban selama proses penyelesaian konflik berlangsung.(Adv/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12
