Mediasi PT NIKP Berlanjut, Masyarakat Minta Waktu Dua Pekan Lengkapi Data Lahan
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dan PT NIKP masih bergantung pada kelengkapan dokumen dari kedua belah pihak. Dalam proses mediasi, masyarakat meminta waktu sekitar dua pekan untuk menyiapkan peta lokasi, koordinat, serta data lahan yang diklaim bersinggungan dengan wilayah perusahaan.
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengatakan persoalan tersebut belum dapat dituntaskan karena masih terdapat sejumlah dokumen yang perlu diperiksa dan disesuaikan. Data dari masyarakat maupun perusahaan nantinya akan disandingkan untuk memastikan kejelasan lokasi dan pihak yang memiliki hak atas lahan.
Menurutnya, proses sinkronisasi juga membutuhkan keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), ATR/BPN, serta instansi yang menangani tata ruang.
“Banyak memang hal yang harus disinkronkan. Karena ini menyangkut penyesuaian data,” ujar Jimmi.
Dia menjelaskan, masyarakat melalui aliansi masih membutuhkan waktu untuk melengkapi pemetaan lahan beserta titik koordinatnya. Sementara perusahaan juga harus menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan wilayah operasional dan kewajiban penyelesaian hak masyarakat.
Jimmi menilai kelengkapan administrasi menjadi bagian penting agar penyelesaian persoalan tidak hanya berdasarkan klaim masing-masing pihak, tetapi mengacu pada kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemerintah daerah juga mendorong perusahaan agar menuntaskan kewajiban yang berkaitan dengan proses perizinan maupun hak masyarakat yang belum terselesaikan.
“Yang paling penting semua pihak ini prosesnya lengkap, kemudian disandingkan. Terkait langkah perusahaan selanjutnya, kewajibannya seperti apa,” jelasnya.
Dia berharap proses pengumpulan dan pencocokan data dapat berjalan secara terbuka sehingga persoalan lahan yang selama ini menjadi polemik tidak terus berlarut.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12
