Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintahan » Bengalon Luncurkan Program “Pendekar Srikandi” Demi Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel

Bengalon Luncurkan Program “Pendekar Srikandi” Demi Tata Kelola Keuangan Desa yang Akuntabel

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Bengalon terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan desa. Melalui program inovatif bertajuk “Pendekar Srikandi” atau Penguatan Kinerja dan SDM Tim Verifikasi Keuangan Desa, Bengalon berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, tertib, dan sesuai regulasi.

Sekretaris Camat Bengalon, Permana Lestari, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari hasil evaluasi tahun 2025 yang menemukan masih adanya desa dengan saldo kas tunai melebihi batas ketentuan serta rendahnya penerapan transaksi non-tunai.

“Program ini menjadi bagian dari aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III LAN. Kami ingin memperkuat kompetensi aparatur desa agar tata kelola keuangan semakin akuntabel,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (12/11/2025).

Ia menyebut, salah satu fokus utama program adalah peningkatan kemampuan teknis tim verifikasi kecamatan dan perangkat desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes. Selain itu, program ini juga mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selaras dengan regulasi terbaru.“Dengan pelatihan ini, kami ingin memastikan setiap desa mampu mengelola keuangannya secara digital, efisien, dan sesuai aturan,” tambahnya.

Pada tahap awal, pendampingan difokuskan pada empat desa, yakni Tepian Baru, Sekerat, Sepaso Timur, dan Tepian Langsat. Keempatnya diharapkan menjadi model penerapan batas saldo kas tunai maksimal Rp50 juta sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutim.

Meski sebagian besar desa di Bengalon telah menyesuaikan regulasi, masih ada delapan desa yang perlu memperkuat sistem administrasi keuangannya. Namun Permana optimistis, dengan pola pendampingan intensif, seluruh desa dapat memenuhi standar tersebut dalam waktu dekat.“Kami menargetkan dalam sebulan semua desa sudah menyesuaikan dengan ketentuan saldo kas tunai maksimal. Kami ingin pengelolaan keuangan desa benar-benar tertib dan akuntabel,” tegasnya.

Ia turut memberikan apresiasi kepada tiga desa yang lebih dulu patuh terhadap regulasi, yakni Sepaso Barat, Sepaso Selatan, dan Tepian Indah. Menurutnya, langkah disiplin yang ditunjukkan ketiga desa itu menjadi contoh bagi desa lainnya.

Selain memperkuat kapasitas teknis, program “Pendekar Srikandi” juga menanamkan nilai integritas dan akuntabilitas bagi aparatur desa. Hal ini penting untuk memastikan setiap proses pengelolaan dana publik berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Kutai Timur, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah, yang menilai inisiatif Bengalon sebagai langkah nyata dalam memperbaiki sistem pemerintahan desa di tingkat akar rumput.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Bengalon akan menggelar pelatihan lanjutan pada Jumat (14/11/2025) dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim. Fokusnya adalah memperkuat kemampuan tim verifikator dalam mengontrol laporan keuangan melalui aplikasi Siskeudes.

“Pelatihan ini akan menjadi momentum penting bagi tim verifikasi untuk benar-benar memahami mekanisme pengawasan keuangan desa. Dengan begitu, pengelolaan dana desa di Bengalon bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kutim,”tutupnya.(Adv/Kominfo)

Loading

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aktivis Hipma Kutim Desak Pemkab Serius Tangani Kasus Pelecehan Seksual

    Aktivis Hipma Kutim Desak Pemkab Serius Tangani Kasus Pelecehan Seksual

    • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Salah satu aktivis mahasiswa asal Kutai Timur (Kutim) menekan Pemerintah Kabupaten Kutim agar lebih serius dalam meminimalisir kasus pelecehan seksual yang belakangan ini marak terjadi. Ketua Bidang Pengembangan Potensi Perempuan Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutim (Hipma Kutim) Cabang Samarinda, Sintiya, menegaskan bahaya kasus pelecehan seksual yang banyak menimpa perempuan dan anak di daerah […]

  • Anggaran Pilkades di BPKAD – Besaran Bervariasi Berdasarkan Usulan

    Anggaran Pilkades di BPKAD – Besaran Bervariasi Berdasarkan Usulan

    • calendar_month Senin, 21 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Sangatta – Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan berlangsung di 77 Desa pada 17 Kecamatan di Kutai Timur langsung diproses oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang sebelumnya berdasarkan usulan tiap-tiap desa yang menyelenggarakan. Hal ini diterangkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Yuriansyah T pada Senin […]

  • Respon Pandangan Fraksi DPRD, Pemkab Kutim Tegaskan Pengelolaan APBD 2026 Transparan dan Efisien

    Respon Pandangan Fraksi DPRD, Pemkab Kutim Tegaskan Pengelolaan APBD 2026 Transparan dan Efisien

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan prinsip transparansi dan efisiensi ketat. ​Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna […]

  • Seragam Khas Sekolah Swasta dan Madrasah di Kutim Belum Terakomodasi Pemerintah

    Seragam Khas Sekolah Swasta dan Madrasah di Kutim Belum Terakomodasi Pemerintah

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Meskipun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah menyalurkan empat jenis seragam gratis beserta tas dan sepatu bagi siswa TK, SD, hingga SMP, ketimpangan masih dirasakan oleh sekolah swasta dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, seragam khas atau seragam identitas yayasan masih harus dibeli secara […]

  • Kutim Perluas Jaringan Penanganan TBC, PPTI Didorong Aktif di Lapangan

    Kutim Perluas Jaringan Penanganan TBC, PPTI Didorong Aktif di Lapangan

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Bupati Kutim mengukuhkan Pengurus Anak Cabang (PPTI) di 18 kecamatan Kutim Kaltim12.com, KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan memperluas peran organisasi masyarakat hingga ke tingkat kecamatan. Melalui pengukuhan Pengurus Anak Cabang (PAC) Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) di 18 wilayah, upaya penanganan kini difokuskan lebih dekat ke masyarakat.Langkah […]

  • Komisi D DPRD Kutim Gelar Rapat Kerja dengan Disdikbud dan Dinas Kesehatan untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

    Komisi D DPRD Kutim Gelar Rapat Kerja dengan Disdikbud dan Dinas Kesehatan untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA. Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) akan mengadakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Kesehatan Kutim. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sejumlah isu krusial di bidang pendidikan dan kesehatan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah, menyampaikan rencana ini kepada awak media setelah […]

expand_less