Hindari Salah Sasaran, Kades Kandolo Minta Dinas Terkait Koordinasi Sebelum Bangun Infrastruktur
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SANGATTA. Sudah jadi kebiasaan, usulan dalam musyawarah pembangunan (Musrembang), terutama di Desa dan kecamatan banyak usulan pembangunan tidak terakomodir. Yang muncul di berbagai Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), justru program lain, yang justru tidak masuk usulan masyarakat.
Seperti di Desa kandolo. Menurut Kades Kandolo Alimuddin S,Pdi, banyak program pembangunan tidak jelas lokasinya dimana, namun masuk DPA (Dokumen Palaksanaan Anggaran). Menurutnya, tahun 2025 lalu, sangat banyak proyek yang masuk desa mereka, namun tidak jelas lokasinya. Sebagai kades, dirinya justru sibuk mencari lokasi dimana program tersebut boleh dilaksanakan, karena tidak ada dalam daftar usulan desa sebelumnya saat Musrembang.
“tahun lalu, banyak program pembangunan infrastruktur yang masuk Desa Kandolo, yang tidak diketahui letaknya,. Sebab memang tidak masuk dalam usulan desa, saat Musrembang. Kami juga heran mengapa jutru usulan Musrembang itu tidak digunakan, tapi banyak proyek tidak diketahui, yang justru masuk,” ungkapnya
Di tahun 2026 ini, diakui, masalah itu kembali terjadi. Sebab sudah sekitar lima paket proyek yang tidak diketaui lokasinya dimana, tapi di DPA Dinas Perkim ada.
“karena itu, kami minta agar Dinas sebelum masukkan program, koordinasi dengan kami di di Desa. Toh kami tidak pernah mintah uang pada kontraktor. Jangan masukan usulan yang justru tidak diketahui lokasinya. Kami di desa yang tau kebutuhan kami, jadi kalau dinas mau buat program, terutama pembangunan fisik, minta data ke kami di desa, sebab kami yang tau lokasi mana saja yang perlu dibangun. Termasuk dalam hal ini, agar program tidak masuk di kawasan hutan, yang bisa menjadi masalah ,” Pungkasnya (Fhany/ADV)
- Penulis: Redaksi Kaltim12
