Sertifikasi Lahan Bulog Masih Berproses di BPN, Selisih Pengukuran Jadi Kendala
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Rabu, 11 Nov 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Persiapan pembangunan fasilitas Perum Bulog di Kutai Timur (Kutim) masih menunggu penyelesaian administrasi pertanahan. Meski proses hibah lahan telah dilakukan, penerbitan sertifikat belum tuntas lantaran terdapat perbedaan hasil pengukuran antara Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Noviari Noor, mengatakan tahapan pengurusan lahan saat ini telah berada di BPN. Kendala yang muncul berkaitan dengan teknis pengukuran di lapangan yang perlu diselaraskan kedua instansi.
“Proses hibah kita sudah hibah. Sebenarnya kemarin kita terkendala masalah teknis saja, pengukuran di lapangan antara Dinas Pertanahan dan BPN ada selisih,” ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi percepatan penyelesaian administrasi hibah lahan untuk pembangunan Infrastruktur Pascapanen Perum BULOG secara daring, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, perbedaan hasil pengukuran tersebut membuat proses sertifikasi belum dapat dilanjutkan sebelum terdapat kesepakatan mengenai luasan lahan.
Di sisi lain, persyaratan kesesuaian tata ruang dipastikan tidak menghadapi persoalan. Pemerintah daerah telah mengajukan permohonan melalui sistem yang digunakan dan tahapan tersebut kini sudah berproses.
Dari total lahan sekitar 4,47 hektare yang dimohonkan sertifikat, pemerintah daerah berencana melakukan pemecahan bidang tanah. Sebanyak tiga hektare di antaranya akan dialokasikan khusus untuk pembangunan fasilitas Bulog.
“Luas lahan yang dimohonkan untuk sertifikat itu 4,47 hektare, akan dipecah kembali. Akan kita pecah menjadi tiga hektare untuk kebutuhan pembangunan Bulog,” jelasnya.
Penyelesaian sertifikasi menjadi tahapan penting agar rencana pembangunan fasilitas penyimpanan pangan tersebut dapat berlanjut. Pemerintah daerah kini menunggu penyelarasan hasil pengukuran sebagai bagian dari proses administrasi pertanahan.(Adv/Kominfo)
- Penulis: Redaksi Kaltim12
