Belum Rampung, Proyek Air Bersih Rp13 Miliar di Kecamatan Telen Sudah Terendam
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM di Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen, Kutai Timur, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Pasalnya, proyek bernilai Rp13 miliar yang belum rampung dikerjakan itu sudah terendam banjir.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, menilai perencanaan proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tersebut tidak matang, terutama karena lokasi pembangunan dinilai rawan banjir.
“Ini lebih tinggi sungai daripada tempat kedudukannya. Jadi bagaimanapun juga, walaupun ini mau ditanggul tinggi, tetap tidak bisa,” ujar Ardiansyah saat ditemui Rabu (21/5/2025)
Ardiansyah menyebutkan, pihaknya akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar proyek ini tidak menjadi pemborosan anggaran dan benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Makanya kami minta dievaluasi dulu sebelum ini dilanjutkan. Jangan sampai proyek ini dibangun tapi mubazir, tidak bisa dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Cipta Karya PUPR Kutim, Leli, mengakui bahwa proyek SPAM tersebut memang belum selesai, khususnya pada bagian drainase pembuangan air.
“Memang ini belum selesai dan kita juga dengan kejadian ini langsung menganalisa kembali. Pengerjaan drainase untuk air keluar itu yang memang belum ada,” ujar Leli.
Ia menambahkan, kajian teknis proyek sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Namun, banjir yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan air masuk ke area proyek, menghambat penyelesaian pekerjaan.
“Nanti kalau memang ada kajian untuk memperbaiki kondisi ini, berarti memang harus dianggarkan kembali untuk perbaikannya. Anggaran untuk lanjutan pengerjaan juga belum selesai,” pungkasnya.
Proyek SPAM ini diketahui menggunakan anggaran perubahan tahun 2024 sebesar Rp13 miliar. DPRD meminta agar pengerjaan dilanjutkan dengan memperhatikan kelayakan lokasi dan risiko banjir di wilayah tersebut.(Ciaa)
- Penulis: Redaksi
