Breaking News
light_mode
Beranda » Advertorial » Trisno: Setiap Konflik Pertanahan Punya Pola Penanganan Berbeda

Trisno: Setiap Konflik Pertanahan Punya Pola Penanganan Berbeda

  • account_circle Redaksi Kaltim12
  • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SANGATTA.  Konflik pertanahan khususnya perusahan dan masyarakat sekitar, seperti transmigrasi atau warga lokal, diakui memang banyak di Kutai Timur (Kutim). Namun kasusnya berbeda-beda, sehingga pola penangannya juga berbeda. Demikian dikatakan Asisten Pemerintahan umum dan Kesra Trisno, Stp.

“Konflik pertanahan antara perusahan dan masyarakat, seperti dengan transmigrasi memang banyak di Kutim. Tapi pola kasusnya beda, sehingga penanganannya juga berbeda. Sehingga tidak bisa disamaratakan.  Jadi nanti akan dilakukan pola penyelesaian yang bebeda pula,” jelasnya.

Dicontohkan, kasus NIKP di Rantau Pulung. Untuk masalah di NIKP, pemerintah telah melakukan penanganan dengan membuat layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengeklaim di lokasi itu ada tanahnya yang diambil perusahan namun belum dibayar.  Meskipun di perusahan lain ada konflik, tapi tak perlu ada pengaduan seperti ini, karena kasusnya beda.

Untuk kasus NIKP, dibuka layanan pengaduan karena asaat  mereka melakukan pertemuan dengan pemerintah, belum ada data diserahkan masyarakat.  Masyarakat mengatakan banyak lahan mereka  yang belum dibayar.  Tapi objeknya  harus jelas siapa yang klaim, dasarnya apa.  Karena itu perlu ada pengaduan disertai bukti dokumen kepemilikan yang sah.  Ini beda dengan kasus di perusahan ain, karena datanya sudah ada, tidak perlu lagi pengaduan.

Dengan banyaknya kasus sengketa lahan, Trisno mengaku pemerintah kini berpikir bagaimana agar kasus sengketa lahan ini diselesaikan agar  tidak muncul  terus.  Untuk itu, sedang dipikirkan untuk membuat Peraturan Bupati (Perbup)  tentang mekanisme penanganan  sengketa konfilik.

“Perbupnya ini sedang disusun, sedang finalisasi, target kami tahun ini terbit.  Dengan perturan ini nantinya diharapkan penyeklesaian akan cepat, terintegrasi, akuntable,  terbuka,” katanya. (ADV/*)

  • Penulis: Redaksi Kaltim12

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lima Desa di Bengalon Terendam Banjir, BPBD Kutim: Waspada Buaya dan Air Kiriman

    Lima Desa di Bengalon Terendam Banjir, BPBD Kutim: Waspada Buaya dan Air Kiriman

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Sangatta – Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari mengakibatkan lima desa di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, terendam banjir. Desa yang terdampak antara lain Sepaso, Sepaso Selatan, Sepaso Timur, Sepaso Barat, dan Tepian Langsat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur langsung menurunkan tim ke lokasi untuk membantu evakuasi dan penanganan warga yang terdampak. Kepala […]

  • APBD Tahun 2026 Turun, DPRD Bantu Pemerintah Cari ‘Tambahan’

    APBD Tahun 2026 Turun, DPRD Bantu Pemerintah Cari ‘Tambahan’

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 diproyeksi hanya sekitar Rp4,8 triliun lebih. Dengan APBD yang turun drastis, dibanding tahun 2024 dengan nilai Rp14 triliun lebih atau APBD 2025 dengan nilai Rp8 triliun lebih, DPRD Kutim turun tangan. Terutama mensosialisasikan Perda No4 Tahun 2025 yang merupakan perubahan Perda No […]

  • Datang ke Polsek Sangkulirang, Warga Benua Baru Ilir Bisa Curhat Sekaligus Cek Kesehatan Gratis

    Datang ke Polsek Sangkulirang, Warga Benua Baru Ilir Bisa Curhat Sekaligus Cek Kesehatan Gratis

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangkulirang – Polsek Sangkulirang menggelar kegiatan Jumat Curhat yang dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis Polri di Mako Polsek Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jumat (11/9/2026). Kegiatan tersebut diikuti masyarakat Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang. Selain menjadi ruang bagi warga menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kegiatan ini juga menghadirkan layanan […]

  • Antisipasi Dampak Asap Karhutla, Polsek Kongbeng Bagikan Masker ke Warga Marga Mulya

    Antisipasi Dampak Asap Karhutla, Polsek Kongbeng Bagikan Masker ke Warga Marga Mulya

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Kongbeng – Mengantisipasi dampak asap dan debu akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Polsek Kongbeng membagikan masker kepada masyarakat di Desa Marga Mulya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Jumat (18/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memberikan perlindungan sekaligus edukasi kepada masyarakat, khususnya di tengah potensi munculnya asap akibat karhutla yang dapat mengganggu kualitas […]

  • Hadapi El Nino, Bupati Kutim Minta Camat Perkuat Pencegahan Karhutla hingga Tingkat RT

    Hadapi El Nino, Bupati Kutim Minta Camat Perkuat Pencegahan Karhutla hingga Tingkat RT

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menginstruksikan seluruh camat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca kering yang dipengaruhi fenomena El Nino. Instruksi tersebut disampaikan Ardiansyah saat menghadiri acara pelepasan tiga camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang memasuki masa purna tugas di […]

  • Hj. Uci Desak Pemkab Kutim Sediakan Lahan untuk Pembangunan Gedung SMA

    Hj. Uci Desak Pemkab Kutim Sediakan Lahan untuk Pembangunan Gedung SMA

    • calendar_month Minggu, 17 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci, S.E., mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk segera menyediakan lahan guna pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini ia sampaikan mengingat keterbatasan jumlah sekolah menengah atas di wilayah tersebut yang berdampak pada sulitnya akses pendidikan bagi lulusan SMP. Menurut Hj. Uci, […]

expand_less