Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » DPRD Kutim Akan Tinjau Lokasi Sengketa Lahan di Sepaso Selatan

DPRD Kutim Akan Tinjau Lokasi Sengketa Lahan di Sepaso Selatan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SANGATTA – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menanggapi permintaan masyarakat Sepaso Selatan, Bengalon, terkait sengketa lahan dengan PT. Kemilau Indah Nusantara (PT. KIN). Masyarakat menginginkan digelarnya hearing atau rapat dengar pendapat bersama DPRD Kutim dan manajemen PT. KIN untuk mencari solusi atas permasalahan pembebasan lahan.

Eddy menegaska,  permasalahan ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kutim. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Sepaso Selatan untuk meninjau langsung lokasi yang menjadi sengketa antara masyarakat dan PT. KIN. “Kami ingin mendengarkan langsung kondisi di lapangan dan menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak,” ujarnya.

Menurut Eddy, masyarakat mengklaim lahan seluas 11 hektare milik kelompok tani mereka belum dibebaskan oleh PT. KIN. Sebaliknya, pihak perusahaan mengaku telah menyelesaikan pembebasan lahan tersebut pada tahun 2012.

“Tadi saat hearing, kami meminta kedua pihak untuk menyediakan dokumen pendukung, seperti bukti kepemilikan tanah dari masyarakat dan bukti pembayaran pembebasan lahan dari PT. KIN. Ini penting untuk memastikan keabsahan klaim masing-masing,” jelas politisi Partai Nasional Demokrat tersebut.

Kunjungan lapangan ini, kata Eddy, bertujuan untuk memverifikasi keterangan dari kedua belah pihak. Ia berharap, dengan turun langsung ke lokasi, DPRD Kutim dapat membantu menyelesaikan sengketa ini secara adil dan transparan.

“Kami akan memeriksa semua data dan bukti yang ada di lokasi. Harapannya, solusi dapat segera ditemukan agar masyarakat dan perusahaan tidak lagi bersitegang,” tambahnya.

Eddy juga mengimbau masyarakat dan PT. KIN untuk bersikap kooperatif selama proses ini berlangsung. “Semua pihak harus terbuka dan jujur dalam memberikan informasi. Ini demi kepentingan bersama,” tutupnya. (adv)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Disorot Soal THM Ilegal, Satpol PP Kutim Pastikan Penutupan Tetap Berjalan

    Disorot Soal THM Ilegal, Satpol PP Kutim Pastikan Penutupan Tetap Berjalan

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Sorotan publik terhadap maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) ilegal di Kutai Timur kembali mengarah ke kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Kutim, Fatah Hidayat, menegaskan bahwa institusinya tidak pernah menutup mata, apalagi melakukan pembiaran terhadap aktivitas usaha yang melanggar aturan. Fatah menyampaikan bahwa setiap tindakan penertiban […]

  • Curah Hujan Tinggi, Banjir Berulang Genangi Permukiman di Sangatta

    Curah Hujan Tinggi, Banjir Berulang Genangi Permukiman di Sangatta

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Genangan air merendam permukiman warga di Kecamatan Sangatta Selatan dan Sangatta Utara, Kamis (5/2/2026) Pagi, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Di Kecamatan Sangatta Selatan, banjir dilaporkan menggenangi kawasan Kampung Kajang, Jalan Hasanuddin hingga Gang […]

  • BKPP Kutim Akan Usulkan 2500 Formasi CPNS dan P3K Kemenpan RB

    BKPP Kutim Akan Usulkan 2500 Formasi CPNS dan P3K Kemenpan RB

    • calendar_month Kamis, 27 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Misliansyah mengakui belum mengajukan pengusulan kebutuhan formasi CPNS dan P3K ke Pemerintah Pusat. Hal tersebut diungkapan Misliansyah saat ditemui sejumlah awak media di kantor sekretariat Bupati Kutai Timur belum lama ini. Dikatakannya, pihaknya belum mengajukan usulan tersebut di karenakan portal pengusulan formasi […]

  • 22 Badan Layanan Umum Daerah Tingkatkan Kemampuan Keuangan

    22 Badan Layanan Umum Daerah Tingkatkan Kemampuan Keuangan

    • calendar_month Senin, 14 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Samarinda – 21 Puskesmas dan 1 RSUD Sangkulirang yang belum lama ini beralih status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengutus 93 ASN mengikuti bimbingan teknis di Samarinda pada Senin (14/11/2022). Dalam kesempatan tersebut pihak Dinkes Kutim menghadirkan narasumber kompeten, dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat menerapkan pola penatausahaan dan keuangan […]

  • Belanja P-APBD Kutim Tembus Rp6,42 Triliun, Fraksi Demokrat Minta Program Lebih Terukur

    Belanja P-APBD Kutim Tembus Rp6,42 Triliun, Fraksi Demokrat Minta Program Lebih Terukur

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    SANGATTA – Belanja daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kutai Timur (Kutim) 2026 menjadi perhatian Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim. Nilai belanja yang diproyeksikan mencapai Rp6,42 triliun dinilai perlu diikuti dengan program yang jelas, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Catatan tersebut disampaikan Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna Ke-IV DPRD Kutim, […]

  • Anggaran Turun, DPRD Kutim Minta Pemkab Tidak Paksakan Proyek Multi Years Baru

    Anggaran Turun, DPRD Kutim Minta Pemkab Tidak Paksakan Proyek Multi Years Baru

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk kembali menggulirkan proyek tahun jamak (multi years) mendapat catatan serius dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kutim, Yan, S.Pd., mengingatkan pemerintah agar tidak memaksakan program baru yang berpotensi mengganggu 50 program unggulan Army , terutama di tengah kondisi anggaran yang menurun. “Pemerintah harus bijak agar mengutamakan program […]

expand_less