Ketua DPRD Dukung Dinkes Sekolahkan Putra Daerah hingga Jadi Dokter Spesialis
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com, KUTIM – Upaya mengatasi kekurangan dokter spesialis di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia dari daerah sendiri. DPRD Kutim mendukung langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) menyekolahkan putra-putri daerah hingga jenjang pendidikan dokter spesialis dengan syarat wajib kembali mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan.
Ketua DPRD Kutim Jimmi ST mengatakan, keterbatasan dokter spesialis masih menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk Kutim. Karena itu, diperlukan langkah jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, bukan hanya mengandalkan perekrutan dari luar daerah.
Menurutnya, kemampuan keuangan daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pendidikan tersebut. Terlebih, alokasi anggaran kesehatan dalam APBD telah diatur melalui ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
“Kami mendukung pemerintah melalui Dinas Kesehatan untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis dengan menyekolahkan anak-anak hingga menjadi dokter spesialis. Sekarang Dinas Kesehatan sedang mendata siapa saja yang mau disekolahkan. Yang penting ada komitmen untuk kembali mengabdi di Kutim,” katanya.
Namun, Jimmi menegaskan, kewajiban penerima program tidak berhenti pada kesediaan kembali ke Kutim setelah menyelesaikan pendidikan. Mereka juga harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah, termasuk kecamatan dan kawasan pelosok yang masih kekurangan tenaga medis.
Menurutnya, ketentuan tersebut harus dipahami sejak awal agar program yang dibiayai pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Bukan hanya harus kembali ke Kutim, tetapi setelah kembali harus siap ditempatkan di mana saja, termasuk di pelosok. Jangan sampai sudah menjadi dokter spesialis dan mendapatkan pembiayaan pendidikan, tetapi tidak mau kembali atau menolak ditempatkan. Konsekuensinya, dana yang sudah digunakan harus dikembalikan ke kas negara,” tegasnya.
Jimmi menilai, komitmen tersebut merupakan bagian penting dari kesepakatan antara penerima bantuan pendidikan dan pemerintah. Sebab, anggaran yang digunakan merupakan uang negara sehingga harus dipertanggungjawabkan sesuai tujuan awal program.
Ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh dirugikan akibat penerima beasiswa mengabaikan kewajiban setelah menyelesaikan pendidikan. Selain pembiayaan, negara juga telah menginvestasikan waktu untuk menyiapkan tenaga spesialis yang nantinya diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan di daerah.
“Negara tidak boleh dirugikan. Dari sisi waktu saja pemerintah sudah berinvestasi untuk menyekolahkan mereka. Jadi, kalau tidak mau berkomitmen kembali dan ditempatkan di Kutim, lebih baik jangan ikut program ini. Saya yakin sebenarnya banyak yang berminat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati sebelumnya menyampaikan, keterbatasan dokter spesialis masih menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pelayanan kesehatan.
Sebagai langkah sementara, Dinkes menjalankan program dokter spesialis keliling untuk menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman dan kecamatan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.
Yuwana menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim yang diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan medis hingga ke seluruh kecamatan.
“Dokter-dokter spesialis yang ada di kota akan kita upayakan bisa keliling secara bergantian ke kecamatan-kecamatan,” jelasnya.
Melalui program pendidikan dokter spesialis dan pelayanan medis keliling, pemerintah daerah diharapkan dapat menjawab persoalan kekurangan tenaga ahli sekaligus memperkecil kesenjangan akses kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


