Lebih dari 100 Guru Honorer di Kutim Belum Terima Insentif Remunerasi
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Nasib lebih dari 100 guru honorer sekolah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi perhatian DPRD. Meski pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah dilaksanakan, sejumlah tenaga pendidik masih belum terakomodasi. Akibatnya, mereka belum memperoleh insentif remunerasi seperti yang diterima guru berstatus PPPK.
Ketua DPRD Kutim Jimmi ST mengatakan, sebagian guru tersebut telah mengabdi cukup lama di sekolah masing-masing. Namun, hingga kini status mereka masih sebagai tenaga honorer sekolah sehingga belum mendapatkan insentif.
“Jadi, masih ada lebih dari 100 guru honorer yang belum terangkat menjadi PPPK, meskipun mereka sudah lama mengabdi di sekolah. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan remunerasi atau insentif. Padahal, keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan sekolah,” ujarnya.
Menurut Jimmi, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. DPRD mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mencari solusi agar para guru tersebut memperoleh pengakuan administratif sehingga bisa mendapatkan insentif atas pengabdian mereka.
Kendala yang dihadapi, keberadaan guru honorer sekolah tersebut belum tercatat dalam basis data pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang diterima, data di Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun kementerian terkait tidak lagi mengakomodasi tenaga honorer dengan status tersebut.
Akibatnya, pembiayaan gaji mereka selama ini bergantung pada upaya masing-masing kepala sekolah dalam mencari sumber anggaran. Kondisi ini membuat kesejahteraan para tenaga pendidik tersebut belum memiliki kepastian.
“Kami minta Disdikbud memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa diakui sebagai guru, sehingga dapat memperoleh insentif seperti PPPK,” tegasnya.
Jimmi menyebutkan, peluang pengangkatan melalui jalur PPPK saat ini juga terkendala kebijakan yang tidak lagi membuka pengangkatan tenaga honorer seperti sebelumnya. Meski demikian, para guru yang belum terakomodasi tersebut berpeluang menjadi prioritas apabila nantinya terdapat penerimaan tenaga pendidik.
Hanya saja, hingga sekarang belum tersedia regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengangkat mereka melalui mekanisme tersebut. Karena itu, diperlukan upaya dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan ini tidak terus berlarut.
“Kasihan mereka, karena penghasilan yang diterima tidak mencukupi. Padahal, mereka tetap menjalankan tugas mengajar dan membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jimmi menjelaskan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan para guru tersebut tidak terakomodasi dalam proses pendataan dan pengangkatan PPPK. Di antaranya, kelalaian dalam melengkapi atau memasukkan berkas ketika pendataan berlangsung, serta keterbatasan kuota yang ditetapkan untuk masing-masing sekolah.
Akibat berbagai kendala tersebut, sejumlah guru akhirnya tertinggal dalam proses pengangkatan hingga sekarang. DPRD berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan mencari jalan keluar agar pengabdian mereka tidak berakhir tanpa kepastian kesejahteraan.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


