Breaking News
light_mode
Beranda » Advertorial » DPRD Kutim Sahkan Perubahan KUA-PPAS 2026, APBD Berubah Jadi Rp6,42 Triliun

DPRD Kutim Sahkan Perubahan KUA-PPAS 2026, APBD Berubah Jadi Rp6,42 Triliun

  • account_circle Redaksi Kaltim12
  • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Pemerintah Kabupaten Kutim menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-II Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Jumat (25/9/2026).

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Jimmi, dan Wakil Ketua I DPRD Sayid Anjas. Prosesi itu disaksikan 31 anggota DPRD, Sekretaris DPRD Jainuddin, unsur Forkopimda, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Sekretaris DPRD Jainuddin, struktur Perubahan APBD 2026 disepakati dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp6.408.054.368.859 dan Belanja Daerah Rp6.427.054.791.593.

Postur anggaran tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp19.000.422.734 yang ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp44.422.734.000.

Jainuddin menjelaskan, penyusunan perubahan anggaran dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi langkah awal menuju pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah sebelum ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2026.

Ia juga meminta seluruh anggota DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perubahan.

“Kepada seluruh anggota dewan kami meminta untuk lebih aktif dan produktif dalam menjalankan fungsi pengawasan atau check and balances di lapangan, untuk memastikan bahwa pelaksanaan program perubahan APBD 2026 benar-benar berjalan transparan, tepat sasaran, dan langsung menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tegas Jimmi. (Fhany/ADV/*)

  • Penulis: Redaksi Kaltim12

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mulai Kembangkan Potensi Agrowisata – Penggunaan Aset Tanah Milik Desa

    Mulai Kembangkan Potensi Agrowisata – Penggunaan Aset Tanah Milik Desa

    • calendar_month Jumat, 4 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Sangatta – Pembangunan sarana dan prasarn infrastruktur desa, seringkali menjadi garapan yang menggunakan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Pemanfaatan lain dari dana tersebut bisa pula digunakan untuk mengembangkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, hingga penggarapan potensi desa lainnya secara berkelanjutan seperti agrowisata desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa […]

  • Kades Sekerat “Berkat Dukungan Pemkab Kutim Sekerat Makin Berkembang

    Kades Sekerat “Berkat Dukungan Pemkab Kutim Sekerat Makin Berkembang

    • calendar_month Rabu, 26 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BENGALON – Kepala Desa Sekerat Sunandhika mengaku merasa bahagai dengan di selenggarannya Bazar Promosi UMKM Roadshow di wilayahnya. Hal ini diungkapkan Kades Sekerat saat ditemui dipelaksanaan Bazar Promosi UMKM Roadshow, di pantai sekerat pada Selasa (25/4/2023) malam. Dikatakannya, berkat dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kegiatan tersebut bisa terlaksana dan pihak perusahaan seperti PT […]

  • Petani Menjerit, Faizal Pertanyakan Keberadaan Pemkab Kutim di Tengah Krisis Harga Sawit

    Petani Menjerit, Faizal Pertanyakan Keberadaan Pemkab Kutim di Tengah Krisis Harga Sawit

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Kaltim12.com,Kutim – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dikeluhkan petani di Kutai Timur kembali menjadi sorotan DPRD. Anggota DPRD Kutim sekaligus Ketua Fraksi Gabungan Partai Gelora, PAN, dan PDI Perjuangan (GAP), Faizal Rachman, mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons kondisi tersebut. Dalam rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Faizal menilai […]

  • Polisi dan Perusahaan Bersinergi Cegah Karhutla, KTPA Marah Haloq Diperkuat Pelatihan

    Polisi dan Perusahaan Bersinergi Cegah Karhutla, KTPA Marah Haloq Diperkuat Pelatihan

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Muara Wahau – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kutai Timur terus diperkuat melalui sinergi kepolisian, pemerintah desa, perusahaan dan masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui pelatihan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran bersama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Marah Haloq. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen, Kutai Timur, Selasa […]

  • Lahan Capai 4.220 Hektare, Kakao Jadi Potensi Perkebunan Unggulan Baru di Kutim

    Lahan Capai 4.220 Hektare, Kakao Jadi Potensi Perkebunan Unggulan Baru di Kutim

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Selain potensi sawit, yang sudah mendunia Kutai Timur (Kutim) juga ternyata punya potensi perkebunan lain yang cukup menjanjikan, seperti Kakao. Kepala Dinas Perkebunan, Arief Nur Wahyuni , SPM.SC, pada sejumlah awak media belum lama ini, mengatakan bahwa di beberapa wilayah di Kutim saat ini sudah dikembangkan tanaman kakao, seperti di Kecamatan Karangan, Kaubun […]

  • Kadis P3A Kutim Peringatkan Anggaran 2026 “Gelap Gulita”, OPD Diminta Tetap Prioritaskan PUG

    Kadis P3A Kutim Peringatkan Anggaran 2026 “Gelap Gulita”, OPD Diminta Tetap Prioritaskan PUG

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Kepala DP3A Kutai Timur, Idham Kholid, menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 diprediksi menjadi tahun yang cukup berat bagi seluruh instansi pemerintah daerah. Dalam FGD PUG di Sangatta, ia menyebut kondisi anggaran diperkirakan “gelap gulita” dan penuh ketidakpastian. Meski demikian, Idham meminta agar seluruh OPD tetap memasukkan unsur anggaran responsif gender dalam program […]

expand_less