Sandaran Masih Tertinggal, DPRD Kutim Dorong Lima Proyek Multiyears Masuk Program 2028
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Upaya mempercepat pembangunan di Kecamatan Sandaran kembali ditegaskan Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Akhmad Sulaiman. Ia menilai kawasan pesisir di ujung timur Kutim itu masih jauh tertinggal, terutama dari sisi aksesibilitas antar desa. Karena itu, ia meminta agar lima usulan proyek tahun jamak dari Dapil V dapat masuk dalam program pembangunan multiyears hingga 2028.
Menurut Sulaiman, perjuangan anggota dewan untuk mendorong pembangunan di wilayah pemilihannya masing-masing adalah hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerataan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.“Betapa tertinggalnya pembangunan di Kecamatan Sandaran. Kita dari Sandaran mau Tanjung Mankaliat itu harus lewat Berau. Padahal, itu notabena dari desa ke desa saja. Tapi karena tidak ada akses maka harus mutar ke kabupaten lain,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).
Ia menilai kondisi tersebut sebagai sesuatu yang ironis. Selain memakan waktu lebih lama, keterbatasan akses jalan juga mempengaruhi pergerakan ekonomi dan pelayanan publik. Di beberapa titik, warga bahkan harus menggunakan jalur laut sebagai satu-satunya pilihan.
“Ini sangat menyedihkan, bagaimana ketertinggalan di Kecamatan Sandaran. Kalau jalan dari desa ke desa saja tidak ada, harus melalui kabupaten lain. Untuk itu kami berjuang agar lima program pembangunan jalan masuk program tahun jamak,” tambahnya.
Sulaiman menekankan bahwa pembangunan di Sandaran bukan hanya sekadar kebutuhan, tetapi menjadi langkah penting untuk mengejar ketertinggalan desa-desa di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ia mengusulkan lima proyek utama berupa pembangunan jalan penghubung antar desa serta satu proyek pembangunan pelabuhan.Untuk pelabuhan, ia mengusulkan lokasinya berada di Desa Manubar. Secara geografis, Sandaran dikelilingi wilayah pesisir yang sangat membutuhkan infrastruktur transportasi laut guna mendukung aktivitas masyarakat.
“Jadi kalau disetujui, pembangunan pelabuhan itu di Desa Manubar,” tegasnya.(Adv/DPRD)
- Penulis: Redaksi
