Kutim Butuh 5.000 Hektare Sawah untuk Perkuat Kemandirian Pangan, Minat Petani Jadi Tantangan
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Minggu, 15 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membutuhkan sedikitnya 5.000 hektare lahan persawahan untuk mendukung kemandirian pangan daerah. Namun, upaya mencapai target tersebut masih menghadapi tantangan, terutama rendahnya minat masyarakat lokal untuk menggeluti sektor pertanian.
Persoalan itu disampaikan Ketua DPRD Kutim, Jimmi, saat memberikan penjelasan dalam kegiatan reses di RT 24 Singa Gembara. Ia menyebut pemerintah daerah sebenarnya telah membuka peluang pengembangan pertanian, termasuk menyediakan lahan untuk kegiatan persawahan.
Salah satu contohnya berada di wilayah Selangkau. Di kawasan tersebut, pemerintah telah membuka puluhan hektare lahan sawah. Namun, upaya mencari masyarakat yang bersedia mengelolanya justru mengalami kesulitan sehingga tenaga petani harus didatangkan dari Sulawesi.
“Kami coba membuka lahan sawah di daerah Selangkau. Di sana ada puluhan hektare yang kami buka, tetapi untuk merekrut orang menjadi petani itu tidak ada yang mau. Akhirnya terpaksa kami mengambil tenaga dari Sulawesi,” ungkap Jimmi.
Menurutnya, tantangan pengembangan pertanian bukan semata-mata ketersediaan lahan, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia yang bersedia mengelola sektor tersebut secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, karakteristik pekerjaan pertanian sawah membutuhkan proses yang berulang, mulai dari pengolahan tanah, penyemaian, penanaman hingga masa panen. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu alasan masyarakat kurang tertarik dibandingkan usaha perkebunan.
“Kutim ini kalau bisa memiliki kemampuan pengelolaan ketahanan pangan, minimal kita harus punya 5.000 hektare sawah untuk bisa dikatakan mandiri sebagai daerah,” jelasnya.
Jimmi mengatakan, pemerintah telah mendorong pengembangan petani milenial dan pembentukan kelompok pertanian. Masyarakat diharapkan bersedia bergabung untuk mengelola lahan tidur, baik milik pemerintah maupun masyarakat yang siap dimanfaatkan.
Ia juga menyinggung kendala ketersediaan air yang masih memengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia, pengelolaan lahan, dan kesiapan sarana pendukung.
“Makanya kita berharap ada masyarakat yang memang punya minat di bidang pertanian untuk bergabung dalam kelompok-kelompok tadi dan mengelola lahan-lahan tidur,” tutupnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


