Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintahan » Respon Pandangan Fraksi DPRD, Pemkab Kutim Tegaskan Pengelolaan APBD 2026 Transparan dan Efisien

Respon Pandangan Fraksi DPRD, Pemkab Kutim Tegaskan Pengelolaan APBD 2026 Transparan dan Efisien

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menegaskan komitmennya untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan prinsip transparansi dan efisiensi ketat.

​Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-14 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim.
​Ade menyatakan, pemerintah menyambut positif catatan kritis para anggota dewan.

Menanggapi sorotan Fraksi Nasdem dan PKS terkait proporsionalitas anggaran, ia memastikan belanja daerah akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

​”Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pendapatan dan mengalokasikan belanja yang tepat sasaran, tepat guna, serta memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ade, Rabu (26/11/2025).

​Sebagai langkah konkret mewujudkan efisiensi, Pemkab merespons masukan Fraksi PIR dengan memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Menurut Ade, optimalisasi SIPD krusial agar pembangunan berjalan efektif dan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance), guna mencegah kebocoran anggaran di setiap instansi.

​Sementara itu, menjawab keraguan Fraksi Golkar mengenai porsi belanja operasional yang lebih besar dibanding belanja modal, Ade menjelaskan bahwa hal itu merupakan konsekuensi pemenuhan standar pelayanan minimal. Prioritas utama pemerintah tetap pada indikator output layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

​Menutup tanggapannya, Ade memastikan Pemkab akan meninjau teliti implementasi program tahun jamak (multi-years contract) agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan. Hal ini sejalan dengan finalisasi proyeksi pendapatan daerah yang mencapai angka Rp5,7 triliun.

Pemkab berharap sinergi harmonis dengan DPRD terus terjalin hingga pengesahan Perda APBD mendatang.(Adv/Kominfo)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Upja Kaubun Jadi Pusat Layanan Alat Pertanian Bantuan BI di Kutim

    Upja Kaubun Jadi Pusat Layanan Alat Pertanian Bantuan BI di Kutim

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (Upja) di Kecamatan Kaubun kini menjadi pusat pengelolaan alat-alat pertanian bantuan dari Bank Indonesia (BI). Melalui sistem ini, petani dari berbagai kelompok bisa meminjam alat dengan mudah dan terorganisir. Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, menjelaskan bahwa bantuan alat seperti drone dan combine […]

  • Pertumbuhan Ekonomi Kutim Tembus 9,82 Persen, Ketua DPRD: Saatnya Kreatif Menggali PAD

    Pertumbuhan Ekonomi Kutim Tembus 9,82 Persen, Ketua DPRD: Saatnya Kreatif Menggali PAD

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutim pada tahun 2024 mencapai 9,82 persen. Angka ini melampaui capaian nasional yang dipatok pemerintah pusat sebesar 8 persen. Informasi tersebut disampaikan Jimmi dalam kegiatan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, di Kecamatan […]

  • Hadiri Stadium General Stiper, Ketua DPRD Kutim Dorong Mahasiswa Berpikir Kritis Secara Ilmiah

    Hadiri Stadium General Stiper, Ketua DPRD Kutim Dorong Mahasiswa Berpikir Kritis Secara Ilmiah

    • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    ‎Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengingatkan mahasiswa agar mampu mengembangkan pola pikir kritis dalam menanggapi persoalan pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan, sikap kritis itu harus disampaikan secara ilmiah, bukan melalui tindakan anarkis. ‎Pesan tersebut disampaikan Jimmi saat menghadiri Stadium General di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Kutim, Kamis (11/9/2025). Ia menilai […]

  • Puluhan Tabung LPG 3 Kg Diuji, Disperindag Kutim Pastikan Hak Konsumen Terjaga

    Puluhan Tabung LPG 3 Kg Diuji, Disperindag Kutim Pastikan Hak Konsumen Terjaga

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, KUTIM – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Bidang Kemetrologian melakukan pengawasan dan pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) LPG 3 kilogram guna memastikan hak konsumen tetap terlindungi. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sangkulirang Energi Utama yang berlokasi […]

  • Jimmi Soroti Dampak Penurunan DBH terhadap Keuangan Daerah

    Jimmi Soroti Dampak Penurunan DBH terhadap Keuangan Daerah

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menyoroti dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah. Ia menilai, turunnya DBH telah memengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi belanja pegawai dan kebutuhan operasional pemerintahan. “Penurunan DBH ini cukup mempengaruhi terutama keuangan daerah, termasuk belanja pegawai dan profesional,” ungkap Jimmi, Jumat (7/11/2025). Menurutnya, […]

  • Fraksi PKS Sampaikan Catatan Kritis pada RAPBD Kutim 2026

    Fraksi PKS Sampaikan Catatan Kritis pada RAPBD Kutim 2026

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-XIII, Senin (25/11/2025). Ketua Fraksi PKS, Akbar Tanjung, SP, menegaskan bahwa fraksinya mendukung penyusunan anggaran selama alokasi belanja diarahkan secara efektif dan berpihak kepada masyarakat. “Kami pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam […]

expand_less