Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintahan » DPMDes Kutim Finalisasi Indikator Evaluasi Dana RT, Tekankan Data Validasi

DPMDes Kutim Finalisasi Indikator Evaluasi Dana RT, Tekankan Data Validasi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sedang menyusun dan mematangkan rumusan indikator evaluasi untuk program Dana Rukun Tetangga (RT). Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas program dalam mencapai target pembangunan yang diinginkan di tingkat masyarakat paling bawah.

Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, menjelaskan bahwa meskipun mekanisme pelaksanaan anggaran Dana RT telah berjalan sesuai regulasi APBD, standar penilaian kinerja yang spesifik masih dalam tahap finalisasi.

“Kami belum merumuskan indikator pengukuran ini secara final. Namun, dalam waktu dekat, indikator pencapaian akan segera kami tetapkan,” ujar Basuni, Rabu (19/11/2025)

Menurutnya, indikator ini sangat penting (krusial) untuk mengukur dampak nyata Dana RT terhadap empat tujuan utama program. Keempat tujuan tersebut meliputi peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur di lingkungan RT, serta percepatan penanganan masalah kemiskinan dan stunting.

Dalam proses evaluasi kinerja ini, peran pendamping desa hingga tingkat kabupaten dianggap sangat vital. Mereka akan berfungsi sebagai katalisator dalam mekanisme pelaporan berjenjang.

“Pendamping ini nanti yang akan melaporkan secara bertahap. Dari laporan itulah kami mengukur efektivitas program dan dampaknya di lapangan,” jelas Basuni.

Lebih lanjut, Basuni menekankan bahwa keberhasilan program Dana RT tidak semata ditentukan oleh besaran alokasi anggaran, melainkan pada validitas data yang digunakan. Ia mendorong seluruh pengurus RT untuk memverifikasi data kemiskinan dan stunting agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

“Jika data dari pusat dianggap kurang akurat, RT didorong untuk menggunakan data lapangan yang benar-benar mencerminkan kondisi warganya. Akurasi data menjadi kunci,” pungkasnya.(Adv/Kominfo)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kutim Pastikan Proyek Multiyears Tetap Ada, Fokus pada Prioritas dan Kualitas

    DPRD Kutim Pastikan Proyek Multiyears Tetap Ada, Fokus pada Prioritas dan Kualitas

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah, memastikan bahwa program proyek kontrak tahun jamak (Multi-Years Contract / MYC) akan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah dalam tiga tahun mendatang. Namun, implementasinya akan melalui perombakan sistem yang signifikan menyusul evaluasi terhadap pelaksanaan periode sebelumnya. “Proyek multiyears pasti […]

  • Balai TNK Tutup Prevab, Prioritaskan Konservasi Orang Utan

    Balai TNK Tutup Prevab, Prioritaskan Konservasi Orang Utan

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Balai Taman Nasional Kutai (TNK) menutup sementara kawasan Prevab sebagai langkah prioritas dalam menjaga kelestarian habitat dan keseimbangan ekosistem orang utan di kawasan konservasi tersebut. Kasubbag Tata Usaha Balai TNK, Kristina Nainggolan, mengatakan penutupan Prevab merupakan bagian dari agenda rutin pengelolaan wisata alam berbasis konservasi, khususnya pada kawasan yang menjadi habitat satwa dilindungi. […]

  • Yan Ingatkan Pemkab Kutim untuk Bijak dalam Mutasi Guru PPPK

    Yan Ingatkan Pemkab Kutim untuk Bijak dalam Mutasi Guru PPPK

    • calendar_month Kamis, 21 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Sangatta – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur, Yan, S.Pd, SD, M.Pd, meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk lebih bijak dalam melakukan mutasi tenaga pendidik, khususnya mereka yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai, mutasi yang tidak terencana dapat berdampak buruk pada kualitas pendidikan. “Tenaga pendidik memegang peran penting dalam meningkatkan mutu […]

  • H. Masdari Kidang Serap Aspirasi Warga Desa Sepaso Timur dalam Reses DPRD Kutim

    H. Masdari Kidang Serap Aspirasi Warga Desa Sepaso Timur dalam Reses DPRD Kutim

    • calendar_month Rabu, 20 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    BENGALON – Anggota DPRD Kutai Timur dari Partai Demokrat, H. Masdari Kidang, melaksanakan reses di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Selasa (19/11/2024). Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Desa Sepaso Timur dan dihadiri oleh ratusan warga yang antusias menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil rakyat. H. Masdari Kidang, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) […]

  • Krisis Dokter Spesialis, Pelayanan RS Pratama Muara Bengkal Belum Optimal

    Krisis Dokter Spesialis, Pelayanan RS Pratama Muara Bengkal Belum Optimal

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kecamatan Muara Bengkal, khususnya Rumah Sakit (RS) Pratama, dinilai belum beroperasi secara maksimal. Meski secara fisik bangunan rumah sakit dan infrastruktur pendukung seperti Puskesmas di ibu kota kecamatan sudah tersedia, pelayanan kesehatan lanjutan bagi masyarakat masih terkendala minimnya dokter spesialis yang menetap. Kepala Desa Benua Baru, Ahmad Benny, […]

  • DPRD Kutim Jelaskan Mekanisme Profit Sharing, Tergantung Perhitungan Laba Bersih

    DPRD Kutim Jelaskan Mekanisme Profit Sharing, Tergantung Perhitungan Laba Bersih

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayyid Anjas, menjelaskan bahwa penurunan nilai profit sharing dari sektor tambang bukanlah hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dan perusahaan, melainkan konsekuensi dari mekanisme perhitungan laba bersih yang diatur undang-undang. Ia menegaskan, sistem bagi hasil tersebut mengikuti regulasi nasional yang sudah baku. “Profit sharing itu bukan hasil […]

expand_less