Breaking News
light_mode
Beranda » Parlementaria » Proyek Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan Utama Masyarakat

Proyek Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan Utama Masyarakat

  • account_circle Redaksi Kaltim12
  • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kaltim12.com,KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diminta lebih mengutamakan pembangunan berdasarkan kebutuhan utama masyarakat di setiap kecamatan. Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paimbonan. Menurutnya, pemerintah perlu melihat secara langsung kebutuhan masing-masing kecamatan sebelum menentukan prioritas pembangunan.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah akses jalan menuju Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong. Kondisi jalan di wilayah tersebut kerap menjadi persoalan setiap musim hujan sehingga membutuhkan penanganan serius.

“Pembangunan harus proporsional demi pemerataan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan melihat kebutuhan di setiap kecamatan, apa yang paling dibutuhkan. Paling tidak, kebutuhan dasar terlebih dahulu seperti listrik, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan akses jalan,” katanya.

Selain menentukan prioritas, Novel juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang sebelum suatu proyek pembangunan dilaksanakan. Menurutnya, setiap proyek harus didahului kajian kelayakan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dia mencontohkan pembangunan instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant (WTP) yang berada di kawasan rawan banjir. Kondisi tersebut berpotensi menghambat operasional fasilitas ketika banjir terjadi.

“Jadi harus ada studi kelayakannya. Kan sayang kalau banjir, tidak beroperasi lagi. Jadi perlu perencanaan yang matang,” ujarnya.

Novel menilai, pembangunan di Kutim membutuhkan pola pikir yang cepat dan responsif dalam membaca persoalan masyarakat. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan mendesak di setiap wilayah, kemudian mengarahkan anggaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurutnya, daripada mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan yang kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, akan lebih baik jika anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan.

“Kumpulkan desa-desa, tanyakan apa kebutuhannya, kemudian bangun. Maka selesai itu masalah,” katanya.

Dia juga menyoroti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang selama ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan program pembangunan.

Namun, dia menilai masih banyak usulan hasil Musrenbang yang belum terealisasi. Bahkan, menurut pengamatannya, usulan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD justru lebih banyak yang terealisasi di tengah masyarakat dibandingkan hasil Musrenbang.

“Jujur, kalau dilihat, lebih banyak pokok pikiran dari DPRD yang terlaksana di tengah masyarakat daripada hasil Musrenbang. Jadi perlu orang di pemerintahan melihat apa kebutuhan masyarakat di desa yang paling penting dan harus dibangun,” pungkasnya.(AdvDPRD/Xia)

  • Penulis: Redaksi Kaltim12

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akses Keadilan Terbuka Lebar, Pengadilan Agama Sangatta Fasilitasi Perceraian Gratis Lewat Skema Prodeo

    Akses Keadilan Terbuka Lebar, Pengadilan Agama Sangatta Fasilitasi Perceraian Gratis Lewat Skema Prodeo

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Pengadilan Agama (PA) Sangatta membuka akses keadilan seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui layanan perkara prodeo atau bebas biaya perkara. Layanan prodeo tersebut diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang mengajukan perkara cerai gugat maupun cerai talak, dengan seluruh biaya proses persidangan ditanggung oleh negara melalui anggaran yang telah […]

  • DPRD Kutim Desak Audit Total ADD 2024: Realisasi 99 Persen dari Rp 1 Triliun Dinilai Tak Masuk Akal

    DPRD Kutim Desak Audit Total ADD 2024: Realisasi 99 Persen dari Rp 1 Triliun Dinilai Tak Masuk Akal

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Aidil Fitri, mendesak pembentukan tim audit khusus untuk memeriksa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 secara menyeluruh. Desakan ini mencuat setelah adanya laporan pertanggungjawaban yang mengklaim realisasi anggaran mencapai 99 persen dari total dana fantastis sebesar Rp 1 triliun 14 miliar. […]

  • Pemkab dan DPRD Kutim Sepakat Tarik Dua Raperda, Ini Alasannya

    Pemkab dan DPRD Kutim Sepakat Tarik Dua Raperda, Ini Alasannya

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi menyepakati penarikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dalam tahap pembahasan. Keputusan tersebut disahkan melalui penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna ke-VII yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur, Sangatta, Senin (5/10/2026). Adapun dua draf yang disepakati untuk […]

  • Pecahkan Rekor MURI, 61.000 Pelajar Kutim Deklarasi Anti-Narkoba Berbahasa Kutai

    Pecahkan Rekor MURI, 61.000 Pelajar Kutim Deklarasi Anti-Narkoba Berbahasa Kutai

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Sebanyak 61.000 pelajar dari 486 sekolah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Capaian ini diraih melalui deklarasi serentak anti-narkoba menggunakan bahasa daerah Kutai terbanyak di Indonesia, Senin (12/10/2026). Deklarasi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kutim, dipusatkan di halaman Kantor […]

  • 31 Sekolah di Kaltim Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri

    31 Sekolah di Kaltim Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri

    • calendar_month Sabtu, 3 Des 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Jakarta – Prestasi membanggakan kembali diraih sekolah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sebanyak 31 sekolah dari tingkat dasar dan menengah, meraih Penghargaan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). Dari 31 sekolah itu, 22 sekolah menerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan 9 sekolah menerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri tahun 2022. […]

  • RDTR Jadi Rujukan, Penataan Permukiman di Kawasan TNK Masih Dikaji

    RDTR Jadi Rujukan, Penataan Permukiman di Kawasan TNK Masih Dikaji

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Persoalan permukiman warga yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Kutai (TNK), khususnya di Kecamatan Sangatta Selatan, hingga kini masih dalam tahap pengkajian. Pemerintah kecamatan menegaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kutai Timur menjadi salah satu rujukan utama dalam melihat arah penataan wilayah yang bersinggungan dengan kawasan konservasi tersebut. Camat Sangatta […]

expand_less