Anggaran Normalisasi Sungai Bengalon Hanya Rp1 Miliar, Kewenangan di Provinsi
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – paya normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah Kutai Timur masih menghadapi keterbatasan anggaran. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Bengalon, yang disebut kerap terdampak banjir.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menjelaskan bahwa kewenangan penanganan sungai berada di tangan pemerintah provinsi. Karena itu, pelaksanaan normalisasi maupun revitalisasi tidak sepenuhnya dapat dilakukan melalui anggaran pemerintah kabupaten.
Ia mengungkapkan, keterbatasan anggaran di tingkat provinsi turut memengaruhi pelaksanaan kegiatan penanganan sungai di wilayah Kutai Timur.
“Kalau sungai kewenangannya provinsi. Provinsi lagi kekurangan anggaran,” ujar Jimmi.
Ia mencontohkan alokasi anggaran untuk kegiatan normalisasi sungai di wilayah Bengalon. Berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran yang tersedia melalui bidang sumber daya air (SDA) provinsi hanya sekitar Rp1 miliar.
“Untuk normalisasi sungai, itu mereka SDA cuma dapat Rp1 miliar untuk wilayah Bengalon,” katanya.
Jimmi menyebut Bengalon sebagai salah satu kawasan yang paling sering terdampak banjir. Kondisi tersebut membuat penanganan aliran sungai menjadi perhatian, terutama untuk mengantisipasi dampak ketika curah hujan meningkat.
Menurutnya, keterbatasan pembiayaan menjadi tantangan dalam melaksanakan kegiatan normalisasi secara optimal.
Persoalan kewenangan juga membuat pemerintah kabupaten perlu memperhatikan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar kebutuhan penanganan sungai di daerah dapat disampaikan.
Ia menilai, penanganan banjir membutuhkan kesiapan lintas pemerintahan, mengingat persoalan sungai berkaitan langsung dengan kewenangan pengelolaan dan ketersediaan anggaran.
Kondisi tersebut menjadi perhatian agar upaya mengurangi risiko banjir, khususnya di Bengalon, tetap mendapat penanganan sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan masing-masing pihak.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12
