Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintahan » Camat Kaliorang : Kesadaran dan Dokumen Jadi Kendala Anak Kaliorang Sekolah

Camat Kaliorang : Kesadaran dan Dokumen Jadi Kendala Anak Kaliorang Sekolah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kutai Timur – Pemerintah Kecamatan Kaliorang terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan di wilayahnya. Meski sarana dan prasarana belajar mengajar tergolong mencukupi, masih ada tantangan lain yang tak kalah penting: kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Camat Kaliorang, Rusmono, menjelaskan bahwa secara umum kondisi pendidikan di Kaliorang berjalan dengan baik. Sekolah-sekolah di wilayah itu memiliki ruang belajar yang cukup, tenaga pendidik yang tersedia, dan proses belajar yang relatif stabil. Namun di lapangan, masih ada anak-anak yang tidak bersekolah, bukan karena tidak ada fasilitas, melainkan karena kurangnya kesadaran orang tua.

“Kalau sekolahnya aman, ruang kelas cukup. Tapi ada juga anak-anak yang tidak sekolah, terutama dari saudara kita suku Dayak Pase. Rata-rata karena kesadaran orang tua masih rendah,” ujar Rusmono, Selasa (11/11/2025).

Ia menuturkan, ada sebagian keluarga yang menganggap pendidikan bukan hal mendesak. Beberapa anak lebih memilih membantu orang tua bekerja di ladang atau di kebun daripada berangkat ke sekolah. Situasi ini, kata dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kecamatan dan tenaga pendidik di lapangan.

Selain persoalan kesadaran, kendala administrasi kependudukan juga menjadi masalah besar. Banyak anak tidak memiliki dokumen identitas seperti Kartu Keluarga, KTP orang tua, atau akta kelahiran, sehingga sulit untuk didaftarkan ke sistem pendidikan nasional yang kini sudah terhubung secara digital.

“Untuk mendapatkan NISN, datanya harus masuk sistem pusat. Kalau anak belum punya identitas resmi, otomatis tidak bisa didaftarkan,” jelas Rusmono.

Mengetahui hal ini, pihak kecamatan langsung bergerak cepat. Ia memanggil seluruh kepala desa, koordinator wilayah pendidikan, serta para wali murid untuk duduk bersama membahas solusi. Dari hasil pertemuan itu, ditemukan sekitar 15 anak yang belum memiliki dokumen lengkap.

“Anak-anak itu langsung kami fasilitasi ke Dinas Capil untuk perekaman. Setelah punya data kependudukan, barulah bisa mendaftar sekolah,” katanya.

Rusmono menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal gedung dan guru, tetapi juga tentang kesadaran kolektif bahwa sekolah adalah kunci masa depan. “Kalau administrasi lengkap dan orang tua sadar pentingnya sekolah, tidak ada alasan lagi anak-anak Kaliorang tertinggal,” tutupnya.(Adv/Kominfo)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hj. Uci Soroti Minimnya Peran Perempuan di Dunia Politik Kutim

    Hj. Uci Soroti Minimnya Peran Perempuan di Dunia Politik Kutim

    • calendar_month Rabu, 13 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Anggota Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Hj. Uci, S.E., menyoroti masih minimnya peran perempuan di dunia politik Kutim. Menurutnya, keterwakilan perempuan di parlemen hingga saat ini belum mencapai 20 persen, jauh dari harapan yang diamanatkan dalam undang-undang. “Keterlibatan perempuan dalam politik seharusnya menjadi perhatian serius, karena suara perempuan sangat penting dalam pengambilan […]

  • APBD Kutim 2026 Diproyeksikan Turun Drastis, Pemkab Diminta Siapkan Langkah Antisipasi

    APBD Kutim 2026 Diproyeksikan Turun Drastis, Pemkab Diminta Siapkan Langkah Antisipasi

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar dalam perencanaan keuangan daerah tahun 2026. Berdasarkan proyeksi awal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim diperkirakan mengalami penurunan signifikan, dari Rp 9,89 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp 4,8 triliun pada tahun 2026. Penurunan hampir setengah dari total anggaran tersebut menimbulkan kekhawatiran […]

  • Proyek Tahun Jamak Wajib Sesuai RPJMD, DPRD Kutim Siapkan Evaluasi Ketat

    Proyek Tahun Jamak Wajib Sesuai RPJMD, DPRD Kutim Siapkan Evaluasi Ketat

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan melakukan evaluasi mendalam terhadap usulan proyek tahun jamak (multiyears) dari pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proyek selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Anggota DPRD Kutim, Yan, S.Pd., menegaskan bahwa kehati-hatian sangat diperlukan agar tidak menimbulkan masalah hukum […]

  • Tak Cukup Anggaran, Pedagang Trotoar di Kutim Tak Bisa Direlokasi

    Tak Cukup Anggaran, Pedagang Trotoar di Kutim Tak Bisa Direlokasi

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Upaya penertiban pedagang yang berjualan di trotoar dan atas parit di sejumlah kawasan pasar di Kutai Timur belum bisa berjalan maksimal. Penyebab utamanya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah belum mampu menyediakan lokasi relokasi yang layak bagi para pedagang pasar tumpah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur mengakui, penertiban tanpa solusi tempat usaha […]

  • Pergeseran Anggaran Hanya Diizinkan untuk Kondisi Mendesak dan Pembayaran Utang

    Pergeseran Anggaran Hanya Diizinkan untuk Kondisi Mendesak dan Pembayaran Utang

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kutai Timur (Kutim), Noviari Noor, memberikan penjelasan terkait kebijakan pergeseran anggaran yang sempat dinilai menghambat dimulainya sejumlah program pembangunan. Ia menegaskan bahwa pergeseran anggaran pada dasarnya diizinkan apabila memenuhi unsur urgensi, seperti kebutuhan insidental, efisiensi, hingga penyelesaian utang. Pernyataan tersebut disampaikan Noviari saat ditemui di Kantor Bupati […]

  • Rekomendasi Pansus, Bupati Ardiansyah Segera Instruksikan OPD

    Rekomendasi Pansus, Bupati Ardiansyah Segera Instruksikan OPD

    • calendar_month Selasa, 16 Mei 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGAYTTA – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menanggapi rekomendasi Pansus Laporan Kerja Pertanggujawaban (LKPJ) Bupati Kutim saat Rapat paripurna pada Selasa (16/05/2023) Bupati Ardinsyah mengatakan, dari hasil semua rekomendasi yang di sampaikan ketua Pansus, Pemkab Kutim wajib untuk menindaklanjuti dan ini merupakan masukan bagus bagi pemkab. “dari hasil semua rekomendasi ini, Pemkab Kutim memang wajib […]

expand_less