Proyek Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan Utama Masyarakat
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) diminta lebih mengutamakan pembangunan berdasarkan kebutuhan utama masyarakat di setiap kecamatan. Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paimbonan. Menurutnya, pemerintah perlu melihat secara langsung kebutuhan masing-masing kecamatan sebelum menentukan prioritas pembangunan.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah akses jalan menuju Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong. Kondisi jalan di wilayah tersebut kerap menjadi persoalan setiap musim hujan sehingga membutuhkan penanganan serius.
“Pembangunan harus proporsional demi pemerataan. Karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan melihat kebutuhan di setiap kecamatan, apa yang paling dibutuhkan. Paling tidak, kebutuhan dasar terlebih dahulu seperti listrik, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan akses jalan,” katanya.
Selain menentukan prioritas, Novel juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang sebelum suatu proyek pembangunan dilaksanakan. Menurutnya, setiap proyek harus didahului kajian kelayakan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Dia mencontohkan pembangunan instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant (WTP) yang berada di kawasan rawan banjir. Kondisi tersebut berpotensi menghambat operasional fasilitas ketika banjir terjadi.
“Jadi harus ada studi kelayakannya. Kan sayang kalau banjir, tidak beroperasi lagi. Jadi perlu perencanaan yang matang,” ujarnya.
Novel menilai, pembangunan di Kutim membutuhkan pola pikir yang cepat dan responsif dalam membaca persoalan masyarakat. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan mendesak di setiap wilayah, kemudian mengarahkan anggaran untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, daripada mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan yang kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, akan lebih baik jika anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan.
“Kumpulkan desa-desa, tanyakan apa kebutuhannya, kemudian bangun. Maka selesai itu masalah,” katanya.
Dia juga menyoroti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang selama ini dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam menentukan program pembangunan.
Namun, dia menilai masih banyak usulan hasil Musrenbang yang belum terealisasi. Bahkan, menurut pengamatannya, usulan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD justru lebih banyak yang terealisasi di tengah masyarakat dibandingkan hasil Musrenbang.
“Jujur, kalau dilihat, lebih banyak pokok pikiran dari DPRD yang terlaksana di tengah masyarakat daripada hasil Musrenbang. Jadi perlu orang di pemerintahan melihat apa kebutuhan masyarakat di desa yang paling penting dan harus dibangun,” pungkasnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


