Breaking News
light_mode
Beranda » Berita » Reses Perdana Anggota DPRD Kutim, Momentum Serap Aspirasi Masyarakat

Reses Perdana Anggota DPRD Kutim, Momentum Serap Aspirasi Masyarakat

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SANGATTA – Sebanyak 40 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menggelar reses perdana untuk masa jabatan 2024-2029. Kegiatan ini berlangsung di berbagai daerah pemilihan (dapil) dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kutim, Juliansyah, S.Hut, menyampaikan reses merupakan agenda penting bagi setiap anggota dewan. “Reses ini adalah salah satu kewajiban anggota DPRD untuk kembali ke daerah pemilihannya, bertemu dengan masyarakat, mendengar langsung keluhan, masukan, dan aspirasi yang ada,” ujar Rasyid saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurut pria yang akrab disapa Juli, kegiatan reses ini juga menjadi sarana evaluasi pemerintah daerah dalam menyikapi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. “Apa yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan utama dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah, tentunya melalui mekanisme DPRD,” tambahnya.

Reses perdana ini mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat, terutama karena banyaknya isu strategis yang sedang dibahas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, layanan kesehatan yang merata, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia menegaskan hasil reses akan dituangkan dalam laporan resmi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutim. “Setiap aspirasi yang diterima oleh anggota dewan akan disusun dalam laporan reses, kemudian dibahas bersama eksekutif agar bisa ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya.

Dengan reses perdana ini, DPRD Kutim berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. “Kami mendorong semua anggota dewan untuk memanfaatkan reses sebagai momentum mendekatkan diri dengan konstituen dan memastikan aspirasi mereka terakomodasi dalam kebijakan pembangunan,” tutup Sekwan (adv)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kutim Kaget Temukan Proyek PUPR di Benua Baru Tanpa Pembahasan Anggaran

    DPRD Kutim Kaget Temukan Proyek PUPR di Benua Baru Tanpa Pembahasan Anggaran

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Bahcok Riandi, menyoroti adanya proyek pekerjaan peningkatan jalan di Desa Benua Baru yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Proyek tersebut menjadi tanda tanya besar karena tidak pernah muncul dalam pembahasan anggaran perubahan bersama DPRD. Bahcok mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui adanya […]

  • Pertanian Jadi Leading Sektor, Pemkab Kutim Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal

    Pertanian Jadi Leading Sektor, Pemkab Kutim Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal

    • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmen menjadikan pertanian sebagai leading sektor pembangunan jangka panjang. Tidak hanya berfokus pada produksi bahan mentah, Pemkab Kutim kini mendorong hilirisasi berbagai komoditas lokal agar nilai tambahnya meningkat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) […]

  • Pemkab Kutim Tegaskan Masyarakat Adat dan MHA Punya Kedudukan Berbeda

    Pemkab Kutim Tegaskan Masyarakat Adat dan MHA Punya Kedudukan Berbeda

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat (MHA) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan proses pengakuan dan penetapan secara resmi oleh pemerintah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kutim, Trisno, mengatakan masyarakat adat lebih menggambarkan kondisi sosial yang berkembang dalam suatu […]

  • SILPA 2022 di Dinas Pendidikan Capai MIlliaran Rupiah

    • calendar_month Jumat, 28 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    SANGATTA – Kepala dinas Pendidikan Kutai Timur Mulyono mengakui anggaran dinas pendidikan Kutim tahun 2022 terjadi  Sisa Alokasi Penggunaan Anggaran (SILPA). Hal itu dikatakan mantan camat Rantau Pulung ini saat di temui di ruang kerjanya pada Kamis (18/05/2023) lalu. Dikatakan SILPA di dinas pendidikan terbesar di belanja pegawai seperti pembayaran gaji guru, insentif pegawai dan […]

  • Perceraian di Kutim Melonjak Tajam, PA Sangatta Tangani 1.522 Perkara Sepanjang 2025

    Perceraian di Kutim Melonjak Tajam, PA Sangatta Tangani 1.522 Perkara Sepanjang 2025

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/,KUTIM – Pengadilan Agama (PA) Sangatta mencatat peningkatan tajam perkara perceraian di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sepanjang tahun 2025. Ribuan perkara masuk dan ratusan pasangan resmi berpisah melalui putusan pengadilan. Berdasarkan data PA Sangatta, sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat 1.522 perkara dari berbagai jenis yang diterima. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.493 perkara berhasil diselesaikan […]

  • Pemkab Kutim Perketat Proyek Pembangunan, Kontraktor Harus Siap Modal dan Tanggung Jawab

    Pemkab Kutim Perketat Proyek Pembangunan, Kontraktor Harus Siap Modal dan Tanggung Jawab

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Kaltim12.com,KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperketat pelaksanaan proyek pembangunan dengan menekankan kesiapan finansial dan tanggung jawab para kontraktor. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai kontrak, tepat waktu, dan menghasilkan kualitas yang baik. Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan kontraktor yang mengikuti proyek pemerintah tidak boleh lagi bergantung pada uang muka […]

expand_less