Anggaran Infrastruktur Minim, Program Pariwisata Dinilai Masih Didominasi Kegiatan Seremonial
- account_circle Redaksi Kaltim12
- calendar_month Minggu, 22 Nov 2026
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kaltim12.com,KUTIM – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan, S.Pd., menilai program pengembangan pariwisata yang dijalankan Dinas Pariwisata Kutim masih lebih banyak berorientasi pada kegiatan seremonial dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas penunjang destinasi wisata. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengembangan sektor pariwisata di daerah itu berjalan lambat.
“Saya melihat program pariwisata di Kutim ini masih lebih banyak seremonial daripada fokus membangun infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas penunjang pariwisata,” ujarnya.
Yan mengakui, lambannya pembangunan infrastruktur pariwisata juga tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Pariwisata. Berbeda dengan sektor pendidikan yang memiliki alokasi anggaran wajib (mandatory spending) sebesar 20 persen dan sektor kesehatan sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sektor pariwisata tidak memiliki ketentuan alokasi anggaran minimal dari pemerintah pusat.
“Akibatnya, upaya pengembangan destinasi wisata daerah masih harus berjuang mengatasi kekurangan anggaran untuk membangun fasilitas pariwisata,” katanya.
Menurut Yan, Komisi D DPRD Kutim terus memberikan masukan dan dorongan kepada Dinas Pariwisata agar lebih serius membenahi sektor tersebut. Namun, pihak eksekutif kerap beralasan keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur wisata.
Karena itu, ia menilai diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu merumuskan skema pendanaan yang lebih jelas dan terukur untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.
“Karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan skema pendanaan yang lebih jelas dan terukur agar pariwisata Kutai Timur tidak hanya bergantung pada kegiatan seremonial, melainkan mampu membangun daya tarik fisik yang berkelanjutan guna mendongkrak ekonomi masyarakat lokal di masa mendatang,” pungkasnya.(AdvDPRD/Xia)
- Penulis: Redaksi Kaltim12


