Anggaran Sampah di Bawah Rp20 Miliar, DPRD Kutim Akui Ruang Pembiayaan Terbatas

Kaltim12.com,KUTIM – Kebutuhan penanganan sampah di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum sepenuhnya ditopang pembiayaan yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor tersebut pada APBD sebelumnya masih di bawah Rp20 miliar, sementara pemerintah harus memenuhi kebutuhan operasional, pengadaan sarana, hingga pelayanan kebersihan di berbagai wilayah.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengakui kemampuan keuangan daerah masih menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan armada, tetapi juga menyangkut pembiayaan petugas dan kebutuhan operasional di lapangan.

Menurutnya, struktur belanja daerah sudah lebih dahulu terbagi untuk sejumlah sektor prioritas. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta belanja pegawai menjadi komponen yang membutuhkan porsi besar dalam APBD.

Ia menggambarkan, kebutuhan belanja infrastruktur mencapai minimal 40 persen, sedangkan belanja pegawai sekitar 30 persen dan pendidikan 20 persen. Pembagian tersebut membuat ruang pembiayaan untuk sektor lain semakin terbatas.

“Jadi, hampir porsinya itu hampir tidak ada buat sampah. Nah, itu kendalanya karena mandatory-nya belum dimasukkan di keputusan Menteri Keuangan,” kata Jimmi.

Kondisi tersebut turut memengaruhi rencana penerapan alokasi 3 persen APBD untuk pengelolaan persampahan. Jimmi menyebut, gagasan itu sebenarnya telah dibicarakan karena dinilai dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap kebersihan lingkungan.

Namun, pemerintah daerah belum dapat menerapkannya sebelum terdapat keputusan dan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan. Standar ideal yang disampaikan kementerian terkait lingkungan hidup masih membutuhkan landasan teknis agar bisa dimasukkan dalam perencanaan anggaran daerah.

Di sisi lain, pembiayaan persampahan juga memperoleh dukungan dari penerimaan retribusi. Jimmi menyampaikan, pemasukan melalui layanan PDAM tercatat mencapai sekitar Rp1,99 miliar.

Meski demikian, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan pengadaan fasilitas kebersihan. Pembelian truk pengangkut, gerobak, kendaraan roda tiga, serta kebutuhan operasional lainnya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar.

“Kalau kita lihat dari pengadaan-pengadaan truk dan gerobak sampah dan sebagainya, itu belum cukup retribusi untuk itu. Jadi selebihnya memang kita kepengin itu lebih maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelayanan pengangkutan sampah juga melibatkan petugas yang bekerja melalui pihak ketiga maupun unit pelaksana teknis. Pembayaran tenaga kebersihan tersebut telah diperhitungkan dalam pembiayaan pemerintah daerah.

Selain persoalan operasional, DPRD turut menerima pertanyaan masyarakat mengenai pendapatan dari penimbangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Jimmi menyatakan akan menelusuri pencatatan penerimaan tersebut untuk memastikan apakah sudah masuk dalam pendapatan daerah.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kebersihan perlu berjalan beriringan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi. Pemerintah juga dituntut memberikan layanan yang sepadan dengan biaya yang dibayarkan warga.

Jimmi berharap pembahasan mengenai penguatan anggaran persampahan dapat kembali dilakukan, sehingga penanganan sampah tidak terus berada di tengah keterbatasan pembiayaan. Apalagi, persoalan kebersihan merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.(Adv/Xia)