Anggaran Multi Years Kutim Susut Rp900 Miliar, Sejumlah Proyek Terancam Dihapus
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 17 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Nilai proyek tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp2,1 triliun, dipastikan menyusut menjadi Rp1,2 triliun. Angka ini berkurang sekitar Rp900 miliar dari rencana awal pemerintah.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, membenarkan hal tersebut saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, Senin (17/11). Menurutnya, pemangkasan nilai anggaran ini berdampak langsung pada daftar kegiatan. Sejumlah program proyek dipastikan akan dikurangi atau bahkan dihapus.
“Anggaran dikurangi, otomatis ada proyek yang dikurangi. Tapi hal ini masih akan dibahas hari ini, mana saja (proyek) yang akan dikurangi,” ujarnya.
Aldriansyah menjelaskan, rencana awal sebesar Rp2,1 triliun dinilai terlalu membebani APBD Kutim tahun depan yang diproyeksikan sebesar Rp4,8 triliun. Pasalnya, terdapat pos anggaran mandatory (wajib) yang tidak bisa diganggu gugat, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, serta Inspektorat Wilayah (Itwil).
Oleh karena itu, rasionalisasi anggaran proyek harus dilakukan, baik melalui pengurangan maupun penundaan.
“Hanya saja, masih perlu pembahasan lebih lanjut. Fraksi sudah rapat, tapi belum jelas dan belum ada kesepakatan dengan DPRD mengenai mana yang akan dikurangi atau ditiadakan,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyebutkan bahwa terdapat 32 usulan proyek yang masuk dalam pembahasan tahap pertama. Namun, ia mengakui jumlah tersebut berpotensi berkurang seiring dinamika pembahasan.
“Di pembahasan proyek MY ada 32 usulan. Tapi, masih ada kemungkinan jumlah itu akan berkurang,” kata Jimmi kepada wartawan usai pembahasan MY beberapa hari lalu.
Banyaknya usulan proyek tahun jamak ini dikarenakan setiap anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) memiliki usulan aspirasi, khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat setempat.(Adv/DPRD)
- Penulis: Redaksi
