DPRD Kutim Dorong Optimalisasi PAD dan Pembentukan Pansus DBH
- account_circle Redaksi
- calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Dana Bagi Hasil (DBH). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi keuangan daerah tergali secara maksimal dan distribusi dari pemerintah pusat lebih transparan.
“PAD kita tahun ini sudah mencapai sekitar Rp450 miliar, tapi potensinya sebenarnya masih bisa ditingkatkan,” kata Jimmi, Minggu (9/11/2025).
Ia menjelaskan, salah satu hambatan utama dalam peningkatan PAD adalah pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. “Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi pengelolaannya masih belum detail dan belum maksimal,” ujarnya.
Karena itu, DPRD berencana mengusulkan pembentukan Pansus DBH untuk melakukan kajian dan advokasi ke pemerintah pusat. “Pansus ini kita harapkan bisa memperjuangkan agar DBH Kutim sesuai dengan kontribusi nyata daerah penghasil,” jelasnya.
Menurut Jimmi, daerah penghasil seharusnya mendapatkan proporsi yang lebih besar dari hasil kekayaan alam yang disetor ke pusat. “Kadang-kadang pusat tidak melihat kondisi riil di lapangan, padahal daerah kita butuh anggaran besar untuk membangun,” tambahnya.
Ia juga mengajak perusahaan tambang dan mineral agar lebih transparan dalam pelaporan keuntungan. “Kita minta semua pihak jujur, karena ini menyangkut bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Jimmi menilai, transparansi dan kerja sama antara daerah, pusat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk memperkuat penerimaan daerah. “Kalau semua terbuka dan saling percaya, PAD kita akan meningkat signifikan,” ucapnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar data potensi ekonomi daerah diperbarui secara berkala sehingga perencanaan pembangunan lebih akurat. “Kita ingin setiap potensi bisa dihitung secara ilmiah dan digunakan untuk dasar kebijakan,” katanya.
Menurut Jimmi, langkah-langkah ini penting agar Kutai Timur tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer, tetapi memiliki kemandirian fiskal. “Kalau PAD kuat, pembangunan bisa berkelanjutan,” pungkasnya.(Adv/DPRD)
- Penulis: Redaksi
