Breaking News
light_mode
Beranda » Advertorial » Paripurna Nota Penjelasan Pemkab Kutim Terhadap APBD-P Ditunda, Ini Penjelasan Wakil Bupati

Paripurna Nota Penjelasan Pemkab Kutim Terhadap APBD-P Ditunda, Ini Penjelasan Wakil Bupati

  • account_circle Redaksi Kaltim12
  • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sangatta – Rapat Paripurna penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 batal dilaksanakan hingga waktu yang belum ditentukan. Agenda yang sejatinya digelar pada Senin (28/9/2026) malam tersebut urung terlaksana diduga kuat karena belum siapnya dokumen materi paripurna.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, yang hadir mewakili pemerintah daerah membenarkan batalnya agenda tersebut. Ia mengaku kehadirannya di Kantor DPRD Kutim malam itu hanya ditugaskan untuk membacakan nota pengantar. Namun, hingga rapat dibatalkan, dokumen yang akan dibacakan belum diterimanya.

“Saya malam ini hanya ditugaskan untuk membaca nota pengantarnya saja. Tapi dokumennya belum ada sampai ke saya. Jadi, kalau materinya belum siap, ya saya balik,” ujar Mahyunadi kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kapasitas atau masuk dalam struktur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut regulasi, struktur penyusunan APBD dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD dan Bupati sebagai pembina.

“Wakil Bupati tidak sebagai siapa-siapa di TAPD. Seandainya saya sebagai penasihat atau apa di TAPD, saya bisa lebih tegas memanggil semuanya,” terangnya.

Meski sempat mendapat informasi dari Sekretaris Dewan (Sekwan) bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir telah memenuhi kuorum, Mahyunadi menyarankan agar alasan detail penundaan ditanyakan langsung ke pihak terkait.

Terkait tenggat waktu pengesahan, Mahyunadi mengingatkan bahwa ketuk palu APBD Perubahan wajib dilakukan pada 30 September sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pedoman penyusunan APBD.

Mengingat sisa waktu yang sempit, Mahyunadi berharap proses ini bisa diselesaikan melalui sisa tiga agenda rapat yang ada.

“Bagaimana yang penting APBD ini segera disahkan tanpa cacat aturan, karena masyarakat banyak sekali menunggu pembangunan. Ranah saya sebagai Wakil Bupati nanti ada pada bagian pengawasan dalam pelaksanaan APBD-nya, bukan penyusunan,” pungkasnya. (Fhany/ADV/*)

  • Penulis: Redaksi Kaltim12

Rekomendasi Untuk Anda

  • Disbun Kutim Dorong Percepatan ISPO, Lindungi Harga TBS Petani Swadaya

    Disbun Kutim Dorong Percepatan ISPO, Lindungi Harga TBS Petani Swadaya

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Disbun Kutim) terus menggenjot sosialisasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun swadaya. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi pemberlakuan wajib (mandatori) ISPO pada tahun 2029, sekaligus melindungi petani dari anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS). Penelaah Teknik Kebijakan Disbun Kutim, Nurul Aliah, menjelaskan bahwa pasar kelapa […]

  • Fraksi Golkar Minta Jadwal Penyampaian Rancangan APBD Kutim Dipercepat

    Fraksi Golkar Minta Jadwal Penyampaian Rancangan APBD Kutim Dipercepat

    • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Sangatta – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur memberikan apresiasi atas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp358 miliar. Target tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp66 miliar dibandingkan target PAD tahun 2024 yang sebesar Rp292,244 miliar. Peningkatan ini dianggap sebagai wujud keberhasilan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola 11 sektor pajak […]

  • DPRD Kutim Minta Pengadaan Dikembalikan ke SKPD, PPBJ Akui Kewalahan

    DPRD Kutim Minta Pengadaan Dikembalikan ke SKPD, PPBJ Akui Kewalahan

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Kutai Timur – Proses pengadaan barang dan jasa di Kutai Timur kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kutim menerima laporan langsung dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yang mengaku kewalahan menangani ribuan paket lelang yang harus diselesaikan tahun ini. Anggota DPRD Kutim, Rahmadani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan resmi dengan PPBJ untuk menanyakan lambannya […]

  • Kemarau Panjang Tekan Sumber Air Bersih di Teluk Pandan

    Kemarau Panjang Tekan Sumber Air Bersih di Teluk Pandan

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    SANGATTA. Desa Teluk Pandan yang selama ini mengandalkan Telaga Bening sebagai sumber air baku yang di Kelola Perusahaan Umum Daerah (Perum) Daerah Air Minum (Perumdan) Kutai Timur (Kutim) Untuk warga Desa Teluk Pandan kini berangsur mengering. Bahkan sungai-sungai kecil di sekitar Teluk Pandan juga kini telah kering. Kondisi ini menjadi perhatian khusus Kades Teluk Pandan […]

  • BLUD Kutim Wajib Tertib Susun Laporan Keuangan

    BLUD Kutim Wajib Tertib Susun Laporan Keuangan

    • calendar_month Selasa, 15 Nov 2022
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    www.kaltim12.com/, Samarinda – Sebagaimana Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Puskesmas BLUD harus mampu, menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penyajian Laporan Keuangan BLUD diatur dalam Pernyataan SAP (PSAP) 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Kepala Dinas Kesehatan dr Bahrani Hasanal mengatakan tujuan mengatur penyajian laporan keuangan BLUD, dalam rangka meningkatkan […]

  • Audensi Dengan GBN-MI, Mahyunadi Dorong 300 Kader Bela Negara Aktif di Tengah Masyarakat

    Audensi Dengan GBN-MI, Mahyunadi Dorong 300 Kader Bela Negara Aktif di Tengah Masyarakat

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Redaksi Kaltim12
    • 0Komentar

    Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mendorong pembinaan kesadaran bela negara tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dilanjutkan melalui peran kader di tengah masyarakat. Rencana tersebut disiapkan melalui Pelatihan Kader Bela Negara (PKBN) yang ditargetkan melibatkan sekitar 300 peserta pada Desember mendatang. Hal itu disampaikan Mahyunadi usai menerima audiensi Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia […]

expand_less